TRANGGALEK, JAPOS.CO – Penganggaran alokasi dana penanganan Covid-19 di Trenggalek Provinsi Jawa Timur yang begitu besar, sangat menyedot perhatian publik sehingga mendapat atensi serius dari para legislator. Temuan beberapa poin yang diduga ganda dalam pengajuan perencanaan penanganan wabah Corona, memicu reaksi keras dari Komisi IV DPRD Trenggalek.
Untuk itulah, komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan masyarakat tersebut memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di jajaran eksekutif guna melakukan klarifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penanganan wabah Covid-19 di Trenggalek.
Kepada Japos.co, Mugianto Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek yang juga pemimpin rapat kerja, menerangkan jika Rencana Kerja dan Anggaran untuk penanggulangan Covid-19 haruslah terperinci dan detail sehingga penggunaan dana bisa efisien.
“Semua harus terperinci, tidak boleh ada duplikasi (anggaran ganda) dan tepat sasaran karena masyarakat benar-benar memerlukan ini,” kata Mugianto, Selasa (5/5/2020).
Menurutnya, tim dari Komisi IV usai melakukan evaluasi dan sidak (inspeksi mendadak) sempat menemukan adanya sejumlah poin di dalam pengajuan perencanaan anggaran yang diduga ganda di beberapa OPD.
“Kami menemukan masih ada beberapa perencanaan ganda di tiga OPD. Namun hal tersebut sudah diluruskan bersama dan kami pilih yang sesuai sasaran. Artinya kami hanya pilih salah satu dari perencanaan tersebut,” imbuhnya.
Ditambahkan dia, Komisi IV juga telah mengajak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Trenggalek untuk memberikan teguran kepada pemilik usaha atau distributor barang yang sudah dipercaya oleh perbankan agar memiliki standarisasi sebagaimana dinamika pasar. Tidak seenaknya sendiri ketika menetapkan harga karena memanfaatkan situasi dan kesempatan.
“Berdasarkan temuan di lapangan, ada beberapa depo (distributor) yang mematok harga terlalu tinggi. Tadi kami sudah memberikan saran kepada Dinas Sosial untuk menegur para pemilik usaha agar menyetarakan harga sesuai nilai di pasaran,” ujar Mugianto.
Politisi Partai Demokrat ini juga sempat menyayangkan adanya temuan banyak pemudik yang masuk Trenggalek dan tidak mau menjalankan social distancing ataupun isolasi. Itu menandakan jika petugas gabungan di dalam gugus tugas dinilai belum bekerja secara maksimal.
“Berdasarkan pantauan di lapangan, selama kurang lebih satu minggu ini kami masih mendapati banyak warga yang mudik atau bahkan pulang kampung. Oleh sebab itu, kami hari ini juga melakukan klarifikasi terhadap Dinas Kesehatan agar segera memberikan saran ataupun masukan kepada para petugas yang ada di lapangan,” sebut pria yang akrab disapa Gus Obeng ini.
Selain itu, masih kata dia, sulitnya mendapatkan peralatan rapid test Covid-19 saat ini memaksa semua pihak untuk bisa lebih bersabar. Sebab, kebutuhan rapid test di semua daerah juga semakin meningkat sedangkan produsen yang bisa memproduksi sangat terbatas.
“Untuk alat rapid test, karena ketersediaan barang sangat terbatas dan belum bisa terpenuhi maka mengharuskan kita untuk bersabar dulu. Kita tunggu, order kita sebenarnya juga sudah cukup besar yaitu hampir 4.000 unit dan saat ini baru dapat 150 buah,” tukas Gus Obeng.
Seperti diketahui, ada 3 OPD yang dipanggil oleh pihak Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek untuk melakukan rapat kerja dan klarifikasi, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) serta OPD lain yang masuk di dalam gugus tugas pencegahan Covid-19.(HWi)
