Data Penyaluran BLT Belum Singkron, Komisi I DPRD Trenggalek Gelar Rapat Bersama Eksekutif dan Perwakilan Pemdes

TRENGGALEK, JAPOS.CO – Meminimalisir dampak dari polemik data calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) di desa yang masih belum singkron, Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek akhirnya menggelar rapat bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perwakilan Kepala Desa, Inspektorat, dan bagian hukum Sekretaris Daerah (Sekda), Rabu (29/4).

Rapat diagendakan untuk membahas payung hukum dari penggunaan dana desa (DD) yang rencananya akan dialokasikan dalam membantu percepatan penanganan dampak wabah virus Corona.

Hal itu sebagaimana dikatakan Ketua Komisi I, Husni Taher Hamid kepada Japos.co bahwa sidang kemarin dilakukan demi singkronisasi persepsi semua pihak terkait dalam mensikapi dinamika sosial dilapangan yang terjadi terkait alokasi DD untuk Covid-19.

“Rapat tersebut untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif guna mengeliminir adanya potensi polemik dalam penggunaan DD sebagaimana surat edaran Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi_red) dengan tindak lanjut pelaksanaan peraturan dari Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Trenggalek atau pemerintah desa,” sebutnya, Jumat (1/5).

Masih menurut Husni, memang sebelumnya Mendes PDTT telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020, tentang Desa Tanggap Covid-19, dan Penegasan Padat Karya tunai. Itu dimaksudkan untuk memberi acuan kepada desa dalam menggunakan dana desa saat akan mengalokasikan anggaran dalam penanganan wabah Corona. Namun faktanya, saat ini masih banyak kepala desa yang kesulitan dalam mengimplementasikan pelaksanaan dari SE Mendes PDTT tersebut. Hal itu dibuktikan dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Trenggalek ke desa-desa. Disitu banyak ditemukan, Pemerintah Desa (Pemdes) yang belum berani menggunakan dana desa untuk menangani Covid-19.

“Banyak data yang menurut hemat kami, perlu adanya pencermatan. Utamanya data dari sasaran penerima bantuan, baik antara program yang diluncurkan Kemensos ataupun program gagasan Bupati Trenggalek. Jangan sampai itu nanti datanya jadi tumpang tindih,” imbuh Politisi Partai Hanura itu.

Ditambahkan oleh dia, selain masalah payung hukum, ternyata juga ada banyak kepala desa yang merasa kesulitan ketika harus mencari data masyarakat dengan kategori tertentu sehingga layak menerima bantuan. Karena hal ini harus segera dilakukan mengingat dampak adanya ‘social distancing’ sudah mulai dirasakan oleh masyarakat maka Komisi I DPRD Trenggalek akhirnya meminta pendataan penerima BLT disesuaikan saja dengan kriteria yang dianjurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kami anjurkan, pihak pemdes mendata secara aturan yang ada saja. Jika nanti hanya dapat orang 10, ya orang itu saja yang berhak menerima BLT dengan sumber dari dana desa itu,” tandasnya.

Satu lagi, tegas Husni, pendataan warga penerima BLT yang dilakukan oleh pemerintah desa haruslah valid dan seksama sesuai peraturan. Pasalnya, masih ada KPE (Kartu Penyangga Ekonomi_red) dari pemerintah daerah yang bisa jadi alternatif bantuan. Karena, ketika nanti diketemukan kesalahan maka para kepala desa harus bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut baik itu secara administratif ataupun hukum yang berlaku.

“Jadi, tidak semua orang yang tidak bisa makan dikatakan orang miskin. Kriterianya ya harus tetap mengacu pada 14 kategori dalam perundang-undangan itu. Jangan sampai ada data yang sama karena akan menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat desa. Mengingat penerima BLT adalah mereka yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tukas Husni. (HWi)

 

 

 

 

 260 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *