Di Atas Tanah Provinsi, Pemda Ketapang Tidak Berniat Mengurus Pimjam Pakai Untuk Pasar Ratu Melati

KETAPANG, JAPOS.CO – Seperti diketahui, pasar tradisional Ratu Melati Jalan Merdeka Ketapang Kalimantan Barat yang baru beroperasi sekitar dua pekan silam, merupakan pasar relokasi sementara pemindahan dari pasar Rangge Sentap. Pasar tersebut dibangun di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang sebelumnya digunakan sebagai pasar tradisional bernama pasar Melati.

Pembangunan Pasar Ratu Melati terlaksana atas inisiatif forum pedagang pasar,  menelan dana kurang lebih Rp. 2 Milyaran. Perpindahan pasar  berlatar belakang karena selama berdagang di pasar Range Setap sering mengalami kerugian, disebabkan sepi pengunjung.

Ada 300 an unit yang terdiri dari kios dan ruko dibangun di sana. Dengan rincian sebagai berikut : Untuk pembangunan kios pedagang ikan 74 unit, kios pedagang sayur dan buah sebanyak 100 unit dan sekitar 130 unit kios dan ruko untuk pedagang makanan, ayam, daging, pakaian dan sembako.

Menjawab pertanyaan wartawan, koordinator pedagang Marzuki mengatakan keberadaan Pasar Ratu Melati merupakan jawaban atas keluhan para pedagang selama ini, merasa sepi sehingga barang dagangannya kurang laku. Maka dari itu keberadaan pasar Ratu melati diharapkan menjadi solusi dalam mencari rejeki, guna mengatasi kebutuhan hidup.

Terkait dengan relokasi sementara, pembangunan di atas tanah pemerintah Provinsi Kalbar dan biaya yang telah dikeluarkan, Marzuki menjelaskan bahwa, mereka telah meminta bantu salah  seorang tokoh  untuk menkomunikasikan agar  pasar yang sedang berdiri sekarang ini, tanahnya dapat dipinjam pakaikan kepada mereka.

“Masalah tanah, sudah ada yang mengurus. Jika direlokasi, kami siap,  namun tidak di pasar Rangge Sentap, kami meminta  dicarikan oleh Pemda Ketapang lokasi yang  strategis. Sementara terkait dengan dana milyaran yang telah dikeluarkan, jika terjadi relokasi tentunya kami minta diganti,” ujarnya Rabu, (15/4) lalu.

Pemda Ketapang melalui Sekretariat Daerah Farhan, SE ketika diminta tanggapannya, tidak memberikan keterangan. Menurutnya, relokasi pasar, kitidak inginan pedagang kembali direlokasi, serta terkait dana penggantian yang dikeluarkan para pedagang, sudah ada instansi tekhnis  yang menanganinya.

“Setda Ketapang punya staf dan dinas tekhnis yang menangani. Jika ingin mendapat keterangan pasar, bisa dikonfirmasi Dinas Perindag dan Aset Daerah Ketapang,” katanya pada Japos.co Rabu, (29/4).

Sementara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ketapang melalui Kasie Perijinan Sofiandi S,Sos menjelaskan bahwa,  Pasar Ratu Melati yang letaknya eks Pasar Melati Ketapang itu dinyatakan keberadaanya tidak resmi. Karena menurutnya, resminya pembangunan sebuah pasar harus memiliki ijin dan melalui prosedur dan mekanisme yang ada.

Meskipun demikian dia mengaku, mengetahui atas dilaksanakan pembangunan Pasar tersebut. Instansi tekhnis tidak mempunyai hak untuk setuju atau tidak setuju atas keberadaan  sebuah pasar, karena bukan ranahnya, namun  yang lebih kompeten untuk semua itu adalah pemegang kebijakan yaitu Bupati.

Dijelaskan, pembangunan pasar eks pasar melati adalah inisiatif  forum pasar sebagai tindak lajut kesepakatan antar forum pedagang dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ketapang pada Januari 2020 lalu. Dimana, salah satu kesimpulan dalam pertemuan itu telah memberi lampu hijau untuk pindah dari Pasar Rangge Sentap ke Pasar eks Pasar Melati dan membangun pasar di sana.

Hanya saja dikatakan, perpindahan dan pembangunan bisa terealisasi setelah ada hasil pertemuan Forkopimda dengan Bupati Ketapang. Sementara diakui Sofiandi sampai saat ini dia tidak megetahui hasilnya. Apakah ada pertemuan kembali, dia juga tidak mengetahui persis.

Demikian juga dengan merelokasi pedagang kembali ke pasar yang lama serta untuk penggantian uang pedagang yang digunakan untuk membangun pasar, serta megurus tanah kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalbar, dijelaskan juga bukan ranah Dinas Perindag.

“Seperti penegguran, itu juga ranahnya Bupati. Namun peneguran tersebut berdasarkan kajian-kajian instansi tekhnis, sesuai yang diminta pegambil kebijakan. Seperti, langkah-lanngkah apa saja yang diperlukan atau yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

Jika pasar itu illegal, berarti pelanggaran Perda. Apabila pelanggaran maka harus ditindak. Yang berhak menindak menurut Sopian adalah Pol PP bukan Dinas Perindag. Sedangkan tugas Perindag adalah sebagai pembinaan, pengawasan dan penataan pasar-pasar resmi pemerintah.

“Meskipun demikian, pedagang itu adalah rakyat kita, perlu untuk dicarikan solusi. Mereka berdagang tak ada tujuan lain yaitu memenuhi kebutuhan keluarga, anak dan istrinya,” tutupnya, Kamis, (30/4).

Sementara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang melalui Kabid Aset Daerah, John Lay Heri mengatakan, terkait  tanah kepemilikan Pemerintah Provinsi yang digunakan oleh pedagang, Pemda Ketapang telah berupaya mengurus agar tanah tersebut di hibahkan ke Pemda Ketapang.

“Kita sudah dua kali melayangkan surat ke Pemerintah Provinsi guna pengurusan hibah, terakhir kali sekitar November 2019. Namun, kita belum mendapat jawaban atau balasan dari provinsi. Dan Pemda Ketapang sampai saat ini tidak ada niat untuk melakukan pinjam pakai,” terangnya, Kamis, (30/4). (TM/Har)

 

 3,908 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.