Bansos Penanganan Covid 19 Kabupaten Sidoarjo Untungkan Kontraktor Milyaran Rupiah

SIDOARJO, JAPOS.CO – Penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa timur salah satunya adalah dengan cara memberikan paket bantuan sembako senilai Rp. 40,6 Milyar.

Uang APBD senilai Rp. 40,6 Milyar ini dijadikan 2 paket untuk dua satuan Kerja (Satker), hal tersebut diungkapkan Setda Kabupaten Sidoarjo Ach Zaini, Rabu (29/4). Kedua Satker tersebut yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Dinas perindustrian dan perdagangan masing-masing dinas mengelola atau membelanjakan paket sembako senilai Rp. 20.335.800.000 yang diperuntukan bagi 271.144 keluarga pra sejahtera di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Misbakhul Munir, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dinas Sosial sekaligus Sekretaris Dinas mengatakan pengadaan barang jasa pada masa darurat dilakukan dengan  2 cara yaitu swakelola dan penunjukan langsung.

“Swakelola tidak dipilih karena kesulitan melaksanakan, maka dilakukan dengan Penunjukan Langsung.(PL), ” jelasnya kepada Japos.co melalui pesan whatsapp.

Misbakhul menjelaskan mekanismenya PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen) membuat perencanaan, menunjuk penyedia kemudian melakukan pesanan barang kepada penyedia Dengan kriteria dan jenis barang (Tidak menyebutkan harga satuan) hanya memberitahukan bahwa nilai paket Rp.150 ribu per paket. Selanjutnya penyedia melaksanakan pekerjaannya sampe pada distribusi sembako sampe di penerima. 

“Penyedia melaporkan pekerjaannya kepada PPK selanjutnya PPK melakukan penilaian kelayakan barang dan harga yg diajukan oleh penyedia setelah selesai melaksanakan pekerjaannya atas dasar penilaian tersebut PPK menerbitkan kontrak kerja dan pengajuan pembayaran, ” ungkap Misbahkul.

Sementara Seven Gab LSM menemukan ada beberapa kejanggalan yang mengarah pada dugaan adanya rekanan mencari keuntungan diluar batas kewajaran. Hal ini diungkap oleh Koordinator Seven Gab LSM Ach Sugito didampingi seluruh jajaran di sekretariat bersama.

Sugito mengatakan paket bantuan sosial dalam penanganan Covid 19 digerogoti rekanan, pasalnya uang senilai Rp. 150.000 ini hanya dibelanjakan 5 kg beras premium dengan harga Rp 9.300 / Kg ( keterangan Bulog). atau total untuk Beras 5 kg Rp.46.500 , Mie instan (Sarimi) sebanyak 12 bungkus Rp 30.000 (harga eceran) 1kg, minyak goreng kemasan Rp. 13.500 ( harga eceran toko), 2 Kg gula putih curah Rp. 25.000 (Bulog), tas kemasan dan ongkos distribusi Rp. 3000 per paket jadi total keseluruhan per paket menghabiskan dana Rp. 118.000.

Terpisah, Wahyu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinsos mengungkapkan pihaknya hanya menjalankan tugasnya sebagai PPK dan akan membayar rekanan sesuai dengan kwantitas.”Mengenai PPN dan PPh sebenarnya ada 2 item barang yang bebas pajak yaitu beras dan gula, dan bila keuntungan kontraktor yang wajar adalah pada kisaran antara 5 sampai 10%,” papar Wahyu kepada Japos.co, namun saat disinggung alasan pemilihan rekanan ini Wahyu tidak bisa menjelaskan alasanya.

Berdasarkan hitung-hitungan dari Tim Ahli Seven Gab LSM estimasi real biaya per paket  Rp. 118.000 dan bila dialokasikan Anggaran Rp. 150.000 makan ada sisa Rp. 32.000 per paket. PPn dan PPh 7.5% Rp. 1.525.800.000 keuntungan kontraktor 7.5 % Rp.1.525.800.000 jadi keseluruhan biayanya adalah Rp. 15.997.496.000 (beli barang+ distribusi) + Rp.1 525.185.000 (keuntungan kontraktor) + PPn& PPh Rp.1 525.185.000 jadi secara keseluruhan paket bansos ini masih ada sisa Rp. 1.287.934.000 uang sejumlah inilah yang diduga diraup oleh rekanan secara tidak wajar dan melawan hukum itupun belum selisih harga antara beli grosir dan eceran. (ZEIN)

 1,672 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *