Rakor, Penanganan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran APBDes

LAHAT, JAPOS.CO – Rapat koordinasi (rakor) terkait penanganan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan di Oproom Pemerintah Kabupaten Lahat, (29/4).

Hadir di acara tersebut Bupati Lahat Cik Ujang SH, Wakil Bupati H Haryanto SE MM, Dandim 0405/Lahat Letkol Kav Sungudi SH MSi, Kapolres AKBP Irwansyah SIK, Kajari Jaka Suparna SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Yoga Dwi Aristomo Nungroho SH MH, Ketua DPRD Fitrizal Homizi ST, Sekda Januarsyah Hambali SH MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ekman Mulyadi SSos, Inspiktorat Yulizar Rahman Inspektur, Kepala BPBD Ali Afandi, dan Kepala Badan Pendapatan Deaerah Subranudin SE MAP.

Selain itu juga tampak Kepala Bappeda Herman Omar, Kelapa Dinas Sosial Drs H Iskandar MSi, Kepala Dinas Kesehatan Ponco Wibowo SKM MM, Kepala Depot Pertamina, Kabag Hukum, para Camat dan seluruh forum kades 24 kecamatan.

Adapun isi dari rakor disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDes) Kabupaten Lahat Ekman Mulyadi SSos terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa yang harus sesuai mekanisme pendataan, dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan Permendes. Masyarakat yang akan masuk pendataan adalah keluarga miskin, non PKH, non Kartu dan Pra Kerja yang dikhususkan kepada masyarakat miskin yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi Corona.

Dikemukakan juga, penyaluran BLT sebesar Rp 600 ribu tersebut, tidak serentak dilakukan dikarenakan ada beberapa desa belum melengkapi perdes (peraturan desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa). 

Sementara Bupati Lahat Cik Ujang SH menyampaikan, pendataan BLT harus sesuai regulasi agar tidak terjerat dalam hokum. “Mari kita bersama-sama bersatu, agar bantuan untuk masyarakat tepat sasaran, dan hindari kecemburuan masyarakat,” pesannya.

Sementara Wabup Lahat H Haryanto SE MM menyampaikan, desa dengan Dana Desa (DD) kurang dari Rp 800 juta, alokasi BLT nya maksimal 25 persen, desa yang DD nya Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, alokasi BLTnya maksimal 30 persen, dan desa yang DD nya lebih dari Rp 1,2 miliar alokasi BLT nya maksimal 35 persen. “Pendataan miskin baru (misbar) juga harus sesuai dengan data keadaan di lapangan, data misbar ini diluar PKH, supaya datanya tidak salah maka harus dilakukan musyawarah di desa, bantuan dari pemerintah juga harus tepat sasaran, dan jangan tumpang tindih,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Daerah Lahat Januarsyah Hambali SH MM  mengatakan, sebelumnya telah dilakukan verivikasi dan validasi data misbar di desa se Kabupaten Lahat dengan data misbar terakhir yakni 59 ribu. 

Ditambahkan Kadis Sosial Lahat Drs H Iskandar MSi bahwa Basis Data Rerpadu (BDT) pada Kemensos merupakan data pada tahun 2015, BDT di Lahat sebanyak 39.000 KK. Rencananya dilakukan pendataan kembali pada tahun 2020 ini, yakni pada bulan Februari lalu, namun sementara belum bisa dilakukan karena ada Covid 19. “Untuk data penerima PKH di Kabupaten Lahat berjumlah 18.735 KK,” sebutnya seraya menambahkan, data ini merupakan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Disisi lain, Komisi 1 DPRD Lahat Nizarudin menyampaikan pendataan bantuan BLT perlu disikapi agar tidak terjadi tumpang tindih, maka perlu dilakukan Data Satu Pintu (DSP).

Kepala Inspektorat Lahat, Yunizar Rahman pun mengatakan bahwa untuk pendataan BLT intinya tidak tumpang tindih dengan data Kemensos. “Saya mohon saat pendataan agar dapat berhati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan,” pintanya.

Senada, Kapolres Lahat AKBP Irwansyah SIK MH menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 mempunyai dampak terhadap ekonomi masyarakat seperti halnya warga yang kehilangan mata pencaharian dan karyawan juga banyak dirumahkan oleh perusahaan. “Silahkan kepala desa untuk betul-betul kembali mendata, jangan sampai masyarakat tidak terdata,” pesannya.

Berbeda hal disampaikan Kajari Lahat Jaka Suparna SH MH, mengenai pendataan tersebut tidak usah khawatir, yang penting tidak ada niatan nepotisme. “Kalau data disepakati bersama-sama itu bagus, dan kalau tidak sepakat ya dicoret aja. Mari kita bersatu agar data jangan sampai tumpang tindih,” tegasnya.

Hal itupun diamini Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST, apabila ada kerjasama tim dan pelakasanaannya sesuai prosedur serta sesuai regulasi, maka dirinya yakin tidak akan berbenturan. “Mudah-mudahan yang kita kerjakan ini membuahkan amal,” harapnya. 

Dukungan serupa disampaikan Dandim 0405/Lahat Letkol Kav H Sungudi SH MSi, bahwa yang berhak menerima BLT adalah masyarakat miskin yang belum terdaftar di PKH, BPNT, Kartu Prakerja ataupun bantuan sosial tunai lainnya.

Kemendes telah memerintahkan agar secepatnya dibentuk Relawan Covid-19 dengan melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa, sehingga validasi data ter-update.(Mar/Jamal)

 173 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *