Sidang Mardani Batal, Jaksa Tidak ada Pemberitahuan Terhadap Korban

JAKARTA, JAPOS – Terdakwa Mardani pelaku dugaan penipuan dengan modus jual beli tanah terhadap korban Maman Suherman sidangnya batal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa ada penjelasan, Kamis (23/4).

Menurut Maman, dirinya tidak ada pemberitahuan secara resmi dari sidang pertama oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jadi ada apa ini kok tanpa pemberitahuan resmi ke saya (korban) tiba-tiba sidang sudah jalan yang kedua kali, “terang Maman kepada wartawan.

“Selain itu saya dikirim undangan melaui WA, parahnya lagi hari Kamis disidang dikirim surat panggilannya hari Rabu, ya dikasih waktu sehari,” lanjutnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya dalam penelusuran Sipp Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa terdakwa Mardani dengan nomor perkara 387/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yoklina Sitepu sebagaimana didalam dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP serta dalam dakwaan kedua terdakwa diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Dan persidangan kembali akan digelar Kamis, 30 April 2020.

Bahwa perkara ini berawal Mardani menilep uang sebesar 64 juta miliknya dengan modus jual beli tanah. Maman sehingga bisa tertipu ketika mencari lahan kosong untuk dibeli. Setelah disurvey ditemukan lahan kosong seluas 6 hektar di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

Setelah mengetahui bahwa tanah tersebut milik Mardani, Maman melakukan negosiasi hingga Mardani meminta sejumlah uang sebesar Rp.100 juta dengan dalih untuk keperluan melihat surat-surat sebelum transaksi jual beli.

Setelah korban menyanggupi namun untuk melakukan pembayaran akan diberikan secara bertahap. Pasalnya dirinya khawatir jika setelah dibayarkan secara penuh Mardani menipunya.

Menurut Maman, kepada penyidik Mardani mengaku bekerja untuk Tabaluyan yang mempunyai PT Salve Veritate, PT Sigma Dharma Utama dan PT Vespa Motor.

“Tabaluyan itu dulu sudah terkenal soal perkara tanah dan kasus perkara mafia tanah yang disoroti langsung oleh Presiden Jokowi, pasalanya menzalimi rakyat kecil dan harus di sapuh bersih, “ tutupnya.

Namun hingga berita ini diturunkan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa dikonfirmasi terkait alasan penundaan persidangan tersebut.(Red)

 336 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *