Penggelapan Pajak Kepabeanan Hanya Dihukum 1 Tahun Dengan Masa Percobaan 10 Bulan

JAKARTA, JAPOS.COPengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyidangkan dan memeriksa perkara penggelapan atau restitusi Pajak Kepabeanan dengan dua terdakwa yaitu Jimmy Candra dan Caterina Jelita UI dengan berkas perkara terpisah.

Dalam putusannya, sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Taufan Mandala SH MH, Senin (20/04/20) menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 10 bulan dan denda sebesar Rp 1.293.803.520.00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar paling lama 1 bulan sesudah putuasan mempunyai kekuatan  hukum tetap maka dipidana dengan penjara 6 bulan.

Dalam persidangan restitusi Pajak Kepabeanan tersebut, dari awal pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi hingga pembacaan requisitor (nota tuntutan) jaksa terkesan bermain-main saat membuktikan dakwaannya.

Disamping itu, persidangan yang merugikan keuangan negara ini merupakan persidangan yang diduga ada kongkalikong. Nyatanya kedua terdakwa tidak dilakukan penahanan sementara terdakwa lainnya sudah meringkuk di balik jeruji besi.

Dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Mustofa dan Zainal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakut, dalam tuntutannya disebutkan bahwa kedua terdakwa restitusi pajak itu terbukti bersalah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 54 UU No 39 tahun 2007 tentang perubahan UU RI No 11 tahun 1995 tentang Cukai. 

Menurut Jaksa, dari diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenaran sehingga patut dihukum sesuai perbuatannya, dengan tuntutan 1,6 bulan penjara denda Rp 2 miliar lebih sesuai kerugian negara yang diperbuat kedua terdakwa. 

Dalam perkara restitusi pajak kepabeanan ini, hal yang mencengangkan dimana Majelis Hakim yang diketuai Topan Mandala SH MH dalam putusannya membuat beberapa praktisi hukum heran. “Wah, ini benar-benar kejutan. Kedua terdakwa pengemplang uang negara miliaran rupiah diputus hanya 1 tahun dengan percobaan 10 bulan penjara dengan denda 1,3 miliar rupiah,” sebut salah satu praktisi hukum yang dihubungi wartawan.

Penasihat Hukum terdakwa Sukarno SH saat dihubungi wartawan melalui ponsel terkait tanggapannya atas putusan terhadap kliennya menegaskan bahwa dirinya bukan lagi penasehat hukum terdakwa terhitung sejak tanggal 14 April 2020.

Diungkapkan, sebenarnya permasalahan diawali dengan hubungan antara klien dan PH, penyebabnya merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat (1) UU No 18/2003 tentang advokat yang mana pekerjaan sudah hampir selesai namun klien belum juga melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1), padahal sudah disepakati tentang itu. “Sehingga wajar dan manusiawi jika selaku advokat saya mempertanyakan hal tersebut karena persidangan yang telah berjalan hampir 5 bulan dan segera diputus,” sebutnya.

Namun jawaban dari klien, menurut dia, malah melakukan pencabutan kuasa melalui pesan WA. “Oleh karena itu saya melakukan pencabutan pledoi melalui surat resmi (terlepas dikabulkan/tidak oleh majelis hakim). Biarlah klien melakukan pledoi/pembelaan sendiri karena masih ada waktu. Saya berharap pembelaan yang dilakukan klien atau dengan menunjuk advokat lain dapat maksimal dan lebih baik,” ucapnya. (Herman)

 968 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *