DPRD Babel Usulkan Keringanan Biaya Sekolah

BABEL, JAPOS.CO – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit mengusulkan agar Dinas Pendidikan (Disdik) Babel dapat memberikan keringanan biaya-biaya yang harus dibebankan kepada para wali murid dalam memasuki tahun ajaran baru, seperti biaya seragam sekolah maupun biaya pembangunan.

“Harus kita akui, walaupun yang namanya segala fasilitas (SMA/SMK) secara fisik sudah kita akomodir, tapi ini sering ada uang pembangunan, uang itu, dengan kondisi masyarakat saat ini, DPRD harus berani mengambil sebuah sikap agar ini diringankan,” kata Didit saat rapat di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (20/4).

Didit menilai, biaya atau iuran tersebut akan semakin membebankan masyarakat apalagi dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini.

“Jangankan bicara untuk membayar uang pembangunan, untuk kondisi ekonomi saja saat ini sangat menyedihkan. Kalau kita membebankan masyarakat, dikhawatirkan banyak anak-anak kita yang tidak sekolah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Didit meminta Komisi IV untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Babel dan para kepala sekolah SMA/SMK Negeri, Selasa (21/4) besok.

“Maka saya minta nanti, kawan-kawan Komisi IV, tolong adakan RDP dengan Dinas Pendidikan untuk menyikapi dengan situasi dampak virus Corona, terutama dalam hal-hal yang namanya untuk penerimaan siswa-siswi baru baik itu SMA maupun SMK,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Babel Dede Purnama Alzulami menyambut baik keinginan tersebut. Namun ditambahkan dia, kebijakan tersebut hanya dapat bersifat imbauan untuk SMA swasta.

“Untuk menutupi gaji guru (sekolah swasta) itu sudah luar biasa kelabakannya, dan biasanya setiap tahun (ajaran baru) ada beberapa anggaran yang dibutuhkan dari pendaftaran itu,” terangnya.

“Kalau seandainya kita memberikan surat edaran secara menyeluruh baik untuk yang negeri dan swasta, saya khawatir nanti ada gejolak sendiri di sekolah swasta. Kalau sekolah negeri kita bisa dalam bentuk intervensi, tapi kalau swasta, kita mau intervensi seperti apa bentuknya? Sedangkan mereka untuk mengurus rumah tangga mereka pun saat ini sudah kesulitan. Jadi saya kira kita cukup fokusnya ke sekolah negeri saja,” tandasnya.(Oby)

 165 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *