DPRD Babel Gelar Rapat Anggaran Refocusing Tahap II Penanganan dan Pencegahan Covid-19

BABEL, JAPOS.CO – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat anggaran refocusing tahap II penanganan dan pencegahan Covid-19 bersama pihak eksekutif, di ruang banggar DPRD Babel, Senin (20/4).

“Terkait rapat hari ini, Bapak Gubernur kan ada mengirim surat ke DPRD Babel untuk pembiayaan refocusing tahap II sebesar Rp82.745.000.000 dengan tiga komponen kegiatan, pertama pengamanan jaringan sosial maupun untuk rehab ruang isolasi bagi ODP dan lain-lainnya,” kata Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya usai rapat.

Berdasarkan penjelasan dari Sekda Babel dan pihak eksekutif lainnya pada saat rapat tersebut, diutarakan Didit, pihaknya mendapatkan sebuah data yang akurat menyangkut pengamanan jaringan sosial.

“Ternyata saya luruskan dulu, Pemprov tidak akan menunggu koordinasi lagi dengan kabupaten/kota, artinya kita sepakat yang kita bahas ini hanya besaran bantuan pemprov. Nah untuk kabupaten/kota yang rencananya kita akan sama-sama, ternyata ada beberapa kepala daerah yang pengennya mereka berjalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Dari hasil rapat tersebut, disampaikan Didit, Pemprov Babel hanya dapat membantu kurang lebih sekitar 43.749 orang dengan total dana sebesar Rp33,5 miliar selama tiga bulan, mulai dari bulan Mei hingga Juli dengan perincian dana-dananya berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Sosial.

“Karena banyak yang menyampaikan ke DPRD, jangan sampai bantuan tersebut tidak tepat sasaran, maka data yang kita terima secara valid berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya itu sebesar 43.749 orang, maka yang dibantu ialah data yang menerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” ulasnya.

Oleh karena itu, Didit melanjutkan, dari hasil rapat tersebut menetapkan bagi yang menerima bantuan dari PKH dan BPNT dari APBN sebesar Rp512.500 per Kepala Keluarga (KK) selama tiga bulan, kemudian dana bantuan tersebut digenapkan oleh Pemprov Babel menjadi sebesar Rp600 ribu.

“Maka provinsi untuk penerima PKH dan BPNT hanya membantu sebesar Rp87.500 per KK. Nah, Rp512.500, itu sumber APBN murni, maka biar klop menjadi Rp600 ribu, yang menerima BPNT tetapi tidak menerima PKH, itu dari APBN sebesar Rp200 ribu dengan jumlah penerima 23.333 orang ditambah oleh provinsi dari APBD murni menjadi Rp400 ribu, sehingga klop Rp600 ribu per KK baik yang menerima BPNT dan PKH maupun yang tidak menerima BPNT,” bebernya.

Ditambahkan, sementara data yang dihembuskan sebanyak 80.659 orang, ternyata itu diluar 43.749 orang sisanya penerima BLT pusat, jumlahnya Rp600 ribu per KK selama tiga bulan. “Hanya saja disini pemprov bicara data, karena kata Pak Sekda, jika masing-masing kabupaten/kota tidak menyampaikan data berdasarkan NIK, maka itu tidak bisa cair,” timpalnya.

Oleh karena itu ia berharap, Dinas Sosial kabupaten/kota dapat menyelaraskan data berdasarkan NIK. “Karena kata Pak Sekda tadi, mereka sudah berapa kali meminta, maka jangan sampai ada niat Pemprov dan DPRD untuk menganggarkan lagi diluar data ini,” ujarnya.

Ditambahkan, bantuan harus tepat sasaran, maka DPRD sepakat, besok pagi akan langsung road show ke seluruh wilayah Babel guna menemui Bupati dan Dinas Sosial.(Oby)

 153 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *