BABEL, JAPOS.CO – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rina Tarol mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar Rp27 miliar untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.
Sementara ia menambahkan, pihak eksekutif meminta anggaran lagi sebesar Rp6,5 miliar untuk disahkan. “Pada saat Banggar pertama, Pemprov kan minta tambah anggaran menjadi 27 miliar, disitu sudah termasuk rehab laboratorium, gedung isolasi, segala macam, nah sekarang mereka minta lagi 6,5 miliar, kita enggak tahu penggunaan 27 miliar ini mana, belum ada penjelasan kepada Banggar,” kata Rina kepada wartawan usai rapat banggar, Senin (20/4).
DPRD Babel sepakat untuk menambah anggaran tersebut, namun dia menagih, penggunaannya harus jelas. “Jangan sampai ini hanya sekedar mengejar proyek,” ketusnya.
Selain itu, ia mengungkapkan, DPRD Babel juga sepakat agar fasilitas laboratorium ditingkatkan agar para Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tidak lama menunggu hasil swab.
Kemudian, disisi lain, ia menilai kebijakan Gubernur Erzaldi untuk membuka akses keluar-masuk di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, belum dipersiapkan dengan matang.
“Harusnya sebelum mereka (para penumpang) masuk agar dirapid test, tenaga medisnya sudah siap di pelabuhan, ada ruang isolasi, karantina bagi mereka. Ini kan tidak, nah 27 miliar itu kemana uangnya? Dipergunakan untuk apa saja? Ini tidak ada penjelasan,” ujarnya heran.
“Kemudian Asrama Haji (yang rencananya akan dijadikan ruang isolasi) itu kan bukan aset pemprov tapi Kemenag. Apa sudah ada izin dari Kemenag untuk kita merehab itu? Kenapa tidak dimaksimalkan rumah sakit dan Badan Diklat saja? Karena kita kan belum darurat,” timpalnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta agar pihak eksekutif terbuka soal penggunaan anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 ini. “Hal-hal yang begini tidak ada penjelasan dari pemprov, kami minta agar kiranya mereka terbuka soal penggunaan dan penanganan Covid-19, untuk apa saja,” tandasnya.(Oby)
