PANDEGLANG, JAPOS.CO – Buruknya kinerja Dinas Pertanian Provinsi Banten memberikan kesempatan kepada para oknum kelompok tani untuk melancarkan niatnya, seperti yang terjadi di Desa Bojen Kecamatan Sobang diduga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ketua kelompok tani mitra tani.
Seperti yang diberitakan sebelumnya ada dugaan pemalsuan tanda tangan PPL hanya untuk mendapatkan pinjaman combine. Setali tiga uang, tim teknis Dinas Pertanian Provinsi sepertinya tidak menjalankan prosedur dengan sesuai aturan, pasalnya kelompok tani mitra tani dengan lancar menerima permohonan pinjaman combine padahal tanpa verifikasi yang sudah menjadi SOP. Sampai-sampai proposal pinjaman yang diajukan oleh kelompok hanya sebagai formalitas belaka.
Sementara, Witri Anriani selaku PPL yang tanda tangannya dipalsukan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum, apabila ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum dirinya serahkan sepenuhnya kepada proses hukum.”Apabila masalah ini akan diproses hukum, sebab saya hari senin kemarin pernah diundang ke polsek untuk dipintai keterangan, namun sampai sekarang belum ada kelanjutannya, malah pihak kelompok tani yang datang berkali-kali untuk berdamai, perlu saya tegaskan ini bukan masalah pribadi ini menyangkut program, dalam hal ini saya punya pimpinan yaitu Korluh dan saya tidak bisa begitu saja menerima pihak manapun untuk berdamai, karena ini menyangkut program, ” tegasnya.
Menanggapi permasalahan tersebut Ketua Umum LSM RP-NKRI Adang Abadi, meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pemalsuan tanda tangan pada propsal pengajuan peminjaman combine milik dinas Pertanian provinsi.“Saya harap kepada aparat penegak hukum setempat agar segera menindak tegas pelaku pemalsuan tanda tangan ini, jangan tebang pilih, jangan berat sebelah. Ini kan sudah jelas keterangan sudah diminta sama Polsek Panimbang tunggu apa lagi,” pungkasnya. (Yan)
