Pembangunan Jembatan Jombok Senilai 1.5 Milyar Màngkrak, PPK Lepas Tangan

JOMBANG, JAPOS.CO – Tender pelebaran jembatan Jalan Pulorejo batas Kabupaten Kediri (Pare) link 170 dengan kode tender 15778015 menggunakan sumber dana APBD tahun anggaran 2019 melalui satuan kerja dinas PU Binamarga Provinsi Jawa Timur di wilayah kerja UPT pemeliharaan jalan dan jembatan kantor UPT di Trowulan Mojokerto.

Sistem pengadaan tender, pasca kualifikasi satu file dengan harga termurah dan sistem gugur pagu anggaran Rp 1.580.000.000 dengan HPS Rp. 1 579.999.974 atau hanya turun beberapa rupiah saja dari pagu. Tender tersebut dimenangkan oleh CV Pandega Wreksa Nganjuk, selaku Direktur Utama Aris sedangkan pelaksana dilapangan Kamit.

Menurut Kepala UPT PJJ Trowulan H Besar, CV tersebut telah di Black List pasalnya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan melarikan diri dari tangung jawabnya. 

Mangkraknya paket pelebaran jembatan Jombok di Jombang, disesalkan H Besar, menurutnya ini semua karena kontraktor yang menang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk mengerjakan pelebaran jalan dan jembatan. “Kok bisa kontraktor seperti itu menang lelang, ” tandasnya. 

Masih, kata H Besar progres pekerjaan telah mencapai 50%, jadi DP 20% yang dibayarkan oleh Dinas saat tanda tangan kontrak telah dipotong ke tagihan CV.

Hasil investigasi Japos.co dilapangan di sekitar Pondok Tebu Ireng Jombang, kondisi proyek sangat memprihatinkan bahu jalan pada sisi kanan dan kiri telah digali dengan kedalaman 30 sampai 50 cm dan dibiarkan menganga, hal ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan, apalagi bila malam hari karena penerangan dilokasi proyek sangat minim.

Pekerjaan bawah jembatan juga tidak dapat dikatakan selesai karena banyak bogesting yang belum dilepas juga hasil cor beton sangat jelek banyak keropos disana sini dan nampak besi tulangan beton yang tidak terselimuti cor.

Menanggapi mangkraknya proyek tersebut, Direktur Divisi Kontruksi LSM WAR Ir Haryanto, B ST, MT, SH mengatakan paling banyak proyek ini rampung 40% dan bila di katakan oleh PPHP dan PPK rampung 50% ini tentu ada yang tidak beres.

“Masih banyak ketentuan dalam lelang terkait alat yang tidak dipenuhi oleh kontraktor misalnya, kemampuan untuk menyediakan asphal finisher 6 Ton, pneumatic tire roler 10 ton, tandem roler 80 – 140 HP, vibrator roler 5-8 ton, Dump truck 5 -20 ton, Truck Mixer 3-6 M. Itu semua tidak disediakan oleh kontraktor, jadi bila Dinas mengatakan pekerjaan selesai atau dibayar 50 % diduga ada kongkalikong antara kontraktor dan pihak dinas, ” ungkap Bung Hary.

Sementara PPK pekerjaan jembatan Jombang, Ilham saat dikonfirmasi melalu pesan Whatsaap dengan singkat menjawab bahwa kontraktor telah di Black List dan itu jadi tangung jawab PPK tahun Anggaran 2019.(ZEIN)

 

 600 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *