Pasar Ratu Melati Ketapang Mulai Beroperasi, Puluhan Pedagang Mengeluh Tidak Mendapat Lapak

KETAPANG, JAPOS.CO – Pasar  tradisional eks Pasar Melati atau yang diberi nama Pasar Ratu Melati Ketapang mulai beroperasi Kamis, (16/4). Pasar yang beralamat Jalan Merdeka itu dibangun di atas tanah Provinsi Kaliman Barat , dan pembangunan terlaksana atas inisiatif  forum pedagang pasar. 

Pembangunan Pasar Ratu Melati yang menelan dana kurang lebih Rp. 2 Milyaran bertujuan merelokasi para pedangang yang sebelumnya berdagang di pasar yang lama (Pasar Rangge Sentap).  Perpindahan ini dikarenakan para pedagang selama ini merasa sepi sehingga barang dagangannya kurang laku mengakibatkan kerugian.

Ada 300 an unit yang terdiri dari kios dan ruko dibangun di sana. Dengan rincian sebagai berikut ; Untuk pembangunan kios pedagang ikan 74 unit, kios pedagang sayur dan buah sebanyak 100 unit dan sekitar 130 unit kios dan ruko untuk pedagang makanan, ayam, daging, pakaian dan sembako.

Koordinator pedagang Marzuki mengatakan, Peresmian atau beroperasinya pasar tradisional Ratu Melati Ketapang merupakan hasil kesepakatan para pengurus Pasar. Peresmian pasar akan diawali dengan pembacaan doa bersama pada  malam Rabu, (15/4). Hadir pada kegiatan tersebut Forkopinda Ketapang, tokoh masyarakat , pedagang dan para undangan lainnya.

Kehadiran Forkopinda diharapkan dapat memberikan pandangan-pandangan  dan sosialisasi tentang pasar ini ke depannya. Dia berpikir, para pedagang tidak bisa terlepas dari pemerintah dan demikian sebaliknya.

“Terkait pademi Covid -19, kami tetap mengikuti arahan dari pemeritah. Kami tetap menjaga jarak dan memakai masker pada peresmian dan pembacaan do’a,” kata Marzuki, Rabu,(15/4).

Terkait puluhan Pedagang yang belum mendapat lapak, Marzuki kembali berjanji akan mengakomodir dan mencarikan solusi, mencari tempat yang tepat untuk membangun lapak atau kios sehingga para pedagang yang belum dapat bisa juga bergabung di sana.

“Sekarang tempat sudah penuh, tetapi saya dan teman-teman akan  berusaha mencari tempat yang tepat. Dan insya Allah kami akan duduk bersama mengatasi persoalan ini setelah lebaran Idul Fitri,” ucapnya.

Ketua Forum Komunikasi Pedagang Pasar (FKPP) Kabupaten Ketapang Dedi Sumarni yang didampingi Sekretaris Haliansyah menerangkan, menyayangkan masih ada pedagang yang tidak mendapat lapak atau kios,  sehingga beranggapan terkesan ada tebang pilih.

Untuk itu dia sangat mengharapkan persoalan ini dapat dipecahakan. Pedagang yang belum dapat lapak dan kios, bisa dicarikan solusi dan mereka bisa berdagang di sana. 

Dipaparkan, sebagai forum yang resmi dan terdaftar di Kesbangpol Ketapang, menyatakan sangat mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengatur dan menata pasar. Setiap tempat usaha yang dibangun seharusnya memiliki ijin dan resmi. Jangan sampai pasar yang ada dikatakan  atau disebut pasar illegal.

“Kita tidak mau kehadiran pasar yang baru (Ratu Melati) ini  menambah persoalan baru pula. Untuk itu saya berharap  Pemda Ketapang dalam membantu mencari kan solusi mengatasi persoalan di Pasar Rangge Sentap jangan setengah hati. Bantu dan bimbinglah kami dengan benar, jangan sampai para pedangang berselisih paham,” katanya. 

Sementara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ketapang melalui Kasie Perijinan Sofiandi S,Sos menjelaskan bahwa,  Pasar Ratu Melati yang letaknya eks Pasar Melati Ketapang itu dinyatakan keberadaanya tidak resmi. Karena menurutnya, resminya pembangunan sebuah pasar harus memiliki ijin dan melalui prosedur dan mekanisme yang ada. 

Meskipun demikian dia mengaku, mengetahui atas dilaksanakan pembangunan Pasar tersebut. Menurutnya,  instansi tekhnis tidak mempunyai hak untuk setuju atau tidak menyetujui atas keberadaan  sebuah pasar, karena bukan ranahnya, namun  yang lebih kompeten untuk semua itu adalah pemegang kebijakan yaitu Bupati.

Dijelaskan, pembangunan pasar eks pasar melati adalah inisiatif  forum pasar sebagai tindak lajut kesepakatan antar forum pedagang dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ketapang pada Januari 2020 lalu. Dimana, salah satu kesimpulan dalam pertemuan itu telah memberi lampu hijau untuk pindah dari Pasar Rangge Sentap ke Pasar eks Pasar Melati dan membangun pasar di sana.

Hanya saja dikatakan, perpindahan dan pembangunan bisa terealisasi setelah ada hasil pertemuan Forkopimda dengan Bupati Ketapang. Sementara diakui Sofiandi sampai saat ini dia tidak megetahui hasilnya. Apakah ada pertemuan kembali, dia juga tidak mengetahui persis.

Dalam hal membangun, seharusnya ada aturan-aturan yang dihormati seperti, ijin pengelola pasar tradisional, sesuai peraturan menteri dan aturan lainnya. 

“Kelihatanya pembangunan ini lepas dari aturan, dimana ijin maupun prosedur belum terpenuhi sementara pembangunan sudah berjalan,” terangnya.

Lebih rinci dijelaskan, meskipun pihak dinas dalam ini mengetahui atas pembangunan pasar tersebut, namun menurutnya  tidak terlibat atas kegiatan tersebut. Jika ada pelanggaran  Perda, mungkin yang lebih kompeten untuk bertindak adalah Polisi Pamong Praja (Pol PP).

Demikian juga dengan hak menegur, itu ranahnya Bupati. Peneguran tersebut berdasarkan kajian-kajian instansi tekhnis, sesuai yang diminta pegambil kebijakan. Seperti, langkah-lanngkah apa saja yang diperlukan atau yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah.

“Jika pasar itu illegal, berarti pelanggaran Perda. Apabila pelanggaran maka harus ditindak. Yang brhak menindak adalah Pol PP bukan Dinas Perindag. Sedangkan tugas Perindag adalah sebagai pembinaan, pengawasan dan penataan pasar-pasar resmi pemerintah,” pungkasnya.(TM/Har)

 

 1,804 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *