Cipayung Plus: Dinkes Pandeglang Enggan Buka Transparansi Penggunaan Anggaran Covid-19

PANDEGLANG, JAPOS.CO – Tergabung dalam organisasi mahasiswa Cipayung Plus, HMI, PMII, GMNI dan IMM Pandeglang datangi kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang guna lakukan audensi terkait penanganan Covid 19, anggaran serta penggunaanya dan masuknya Warga Negara Asing ( WNA ) dari Bangladesh yang di ketahui positif Corona. Dalam audensi Dinkes Pandeglang, Cipayung plus menganggap adanya kurang transfaran soal penggunaan anggaran. Audensi ini mereka lakukan tak hanya di Dinkes saja melainkan di lakukan juga di kantor BPBD Pandeglang, Rabu (15/4).

Hadi Setiawan (HMI) yang didampingi Yandi Bolang (PMII) menuturkan Cipayung plus melakukan audiensi mengenai penanganan Covid-19. “Kami juga menanyakan kenapa tim gugus bisa kecolongan terkait dengan WNA Banglades yang masuk ke Pandeglang dan terindikasi dari hasil tes pihak kesehatan setempat pake alat rapid tes hasilnya reaktif,  kami sangat menyayangkan atas WNA masuk ke Pandeglang. Di berbagai daerah seluruh Indonesia sedang dilanda permasalahan Covid-19, untuk Pandeglang sendiripun tidak terlepas dari permasalahan tersebut, ” jelasnya.

Data terupdate Pandeglang, dari Tim Gugus pertanggal 15 April, ODP 799 dipantau 91 Sembuh 707 dan meninggal 1, PDP 18 sembuh 6 dirawat 6 meninggal 6. “Kami (Cipayung plus–red) 11q juga menanyakan terkait anggaran Dinkes Pandeglang untuk penanganan Covid 19, di jawab Yudi Kabid Yankes mengatakan anggaran Dinkes ini hampir Rp. 820 Jutaan. Akan tetapi secara rinci penjelasannya kurang transfaran, ” tutur Hadi.

Sementara audiensi ke BPBD, kata Hadi pihak BPBD memberikan RAB anggarannya sejumlah Rp.50 juta, akan tetapi pihaknya juga merasa aneh dengan anggaran BPBD.”Kebanyakan anggaran tersebut habis pake mamin dan rapat kordinasi saja, lantas untuk pencegahan Covidnya pihak BPBD hanya membuat selebaran pamplet dari kertas HVS,” papar para Ketua Umum Cipayung plus ini.

Dengan ini Cipayung plus menegaskan pihaknya tidak ingin anggaran penanganan Covid di jadikan ajang “babacakan” oleh para oknum, sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat untuk pencegahannya. Apalagi anggaran penanganan Covid naik menjadi Rp.58 M untuk Pemkab Pandeglang, dan ditambah pihak swasta memberikan bantuan masker sekitar 250.000 itu jumlah yang cukup besar akan tetapi masker tidak dirasakan oleh masyarakat.

“Kami meminta anggaran tersebut harus jelas di pos- poskannya kemana saja anggaran tersebut? Cipayung plus GMNI ,HMI, PMII, dan IMM akan terus mengawal anggaran Covid 19 tentu benar-benar sampai ke masyarakat, “pungkasnya. (NA2)

 1,054 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *