8,2 M Relokasi Anggaran APBD KKU Terpotong Untuk Covid-19

KAYONG UTARA, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupatean Kayong Utara (KKU) Kalimantan Barat melakukan pemotongan anggaran tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD seiring dengan Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Inpres dan Permendagri). 

Pemotongan anggaran itu diperkirakan akan terjadi dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama sampai bulan April ini sebanyak Rp 8.277.491.957,65, anggaran APBD telah dipangkas oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) guna realokasi anggaran sebagai dana percepatan pencegahan penanganan pandemi Covid-19.

Pengurangan anggaran itu difokuskan pada anggaran kegiatan dinas yang diprediksi tidak bisa dilaksanakan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. 

Akibat pengurangan itu, sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Kayong Utara serta DPRD melakukan penyesuaian guna melaksanakan inpres tersebut.

Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melalui Kepala Bidang Anggaran Tengku Rosihan Anwar SE MSi menjelaskan bahwa mereka telah meminta agar anggaran yang diprediksi tidak bisa dilaksanakan untuk dilakukan perubahan atau realokasi. 

“Dasar melakukan realokasi itu adalah Inpres No 4/20, Permendagri No 20/20, Instruksi Mendagri No 1/20, serta Keputusan Bupati Kayong Utara No 903/0573/BKD-2 yang isinya OPD diminta untuk bersama-sama mendukung percepatan penanganan corona.

“Hasil dari itu akan dibuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran,” jelas Tengku Rosihan Anwar, Rabu (15/4), di ruang kerjanya. 

Dilanjutkan dia, jumlah hasil penyesuaian APBD akibat Covid-19 terealisasi sebesar Rp 8.277.491.957,65 sementara untuk belanja langsung terbesar sementara diserap oleh rumah sakit sebesar Rp 2.250.000.000 yang digunakan untuk belanja APD, disinfektan dan operasional tenaga medis.

“Pemotongan ini sekurang-kurangnya sebesar 50 persen sesuai dengan surat tadi,” imbuhnya.

Kabid Anggaran itu mengakui, kegiatan yang dipangkas ini terkategori kegiatan yang dapat diefisiensikan, kemudian kegiatan terkategori tidak bisa direalisasikan serta kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya. “Untuk sementara DPRD dan Dinas BKPSDM Kayong Utara menduduki peringkat tertinggi anggaran yang dipangkas,” ujarnya.

Secara umum jelas dia lagi, adanya pemotongan anggaran ini berpengaruh terhadap capaian dan komposisi APBD serta berdampak bagi masyarakat. Tetapi karena kondisi seperti ini, pemerintah daerah harus melakukannya.(Dins)

 781 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *