Kualatungkal JAPOS.CO,- Di saat mewabahnya Virus Covid 19 tentunya Kabupaten Tanjab Barat juga terkena dampaknya walaupun hanya zona hijau, namun Pemkab Tanjab Barat masih tetap melancarkan aksinya untuk melanjutkan pekerjaan jembatan di Kecamatan Seberang Kota yakni sebanyak 17 paket pekerjaan, dengan nilai pagu berpariasi, mulai dari Rp. 3 Milyar hingga mencapai 7 Miliyar, sehingga totalnya sekitar Rp. 87,05 Milyar, hal ini belum termasuk dengan pembangunan lainnya, seperti pembangunan gedung banggar baru senilai Rp. 10,1 Milyar, terus jalan merlung sebesar Rp. 11,1 Milyar, pembangunan peningkatan skala kawasan seberang kota sebesar Rp. 4 Milyar, belum termasuk pembangunan Ratusan Milyar lainnya yang saat ini masih dalam tahapan proses. Ironinya lagi, bahkan ada rekanan yang masih monopoli pekerjaan di Pemkab Tanjab Barat, hal tersebut memang sudah biasa, karena rekanan tersebut main dibelakang layar, mereka hanya pinjam pakai perusahaan orang lain agar kedoknya tidak terbongkar.
Di berbagai kalangan sudah gerah, diantaranya, tokoh masyarakat, ormas, warga setempat dan rekanan lainnya, terkait mewabahnya Virus Covid 19 dan monopoli kegiatan proyek di Pemkab Tanjab Barat, hal tersebut sudah viral di medsos dan di media lainnya, karana katanya Pemkab Tanjab Barat akan meluncurkan bantuan di saat pandemi wabah Covid 19 ini, bantuan dari pemeritah setempat tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi hasilnya apa, masyarakat hanya mendapatkan himbauan dan janji-janji manis saja dari Pemkab setempat, dan juga relisasi tender pekerjaan Milyaran Rupiah di Pemkab Tanjab Barat pada saat ini masih terlaksana dengan lancar, yang lebih parah lagi, padahal Kabupaten Tanjab Barat sedang mengalami Devisit Anggaran sekitar Rp. 137,8 Milyar, namun aksi lelang pekerjaan Milyaran Rupiah masih juga dilakoni oleh Pemkab Tanjab Barat, Pemkab Tanjab Barat memang hebat, sehingga himbauan dari Presiden RI melalui Kementrian KEU agar diseluruh daerah merasionalisasikan anggaran, karena untuk mengatisipati penanganan Covid 19, namun Pemkab Tanjab Barat terkesan mengabaikan himbauan Presiden RI tersebut.
Andrian warga Rt 01 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat mengatakan, memang benar, kalau saat ini kita hanya di himbau dan dijanji-janjikan saja, “jadi kapan lagi sembako dan lain-lain itu dibagikan, kita sudah nunggu-nunggu nih, kalau-kalau sembako dan masker segera dibagikan ke kita semua, kalau saat ini memang kita semua belum menerima apa-apa, jangankan sembako, 1 buah masker saja saat ini kita memang belum menerima bantuan dari Pemkab, ini memang aneh, malah yang duluan memberikan bantuan ke masyarakat di beberapa wilayah dalam kota saat ini adalah, Polres Tanjab Barat, Kodim 0419 / Jabung, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yayasan budhi luhur Kualatungkal, Ketua HNSI, dan Ketua KNPI Tanjab Barat, jadi mana janji bantuan dari Pemkab itu, mana.” sebutnya.
Lanjutnya, “kan untuk penanganan Covid 19, Pemkab Tanjab Barat sudah menganggarkan sebesar Rp. 58,3 Milyar, namun realisasi untuk bantuan ke masyarakat dampak Covid tersebut belum juga ada, mungkin saya rasa nunggu Covid 19 ini berakhir kali baru sembako dan lain-lainnya itu baru diberikan ke masyarakat, ya kalau saat ini kita hanya masih menerima sebatas cerita saja, sebatas himbauan dan janji-janji manis, bahkan Pemkab Tanjab Barat terkesan tutup mata.” ucap andrian.
Terpisah, Ketua Asosiasi Kontruksi Nasional (Askosnas) Haryanto (14/4-20) menjelaskan, terkait dengan kegiatan Pemkab Tanjab Barat, dari tahun ketahun masih seperti itu lah, yang namanya monopoli kegiatan itu kita sudah tidak heran lagi, mulai dari kegiatan yang tender hingga kegiatan yang Pl semua rata-rata disikat oleh oknum rekanan tertentu, bahkan diwilayah kita ini kegiatan yang ada di Pemkab Tanjab Barat itu diatur oleh oknum tertentu juga, makanya rekanan yang terbiasa monopoli pekerjaan tersebut sangat meraja lela dan laluasa untuk meraup pekerjaan di Pemkab Tanjab Barat ini, hebatnya lagi mereka monopoli pekerjaan tersebut tidak memakai perusahaan atas nama dia sendiri, oknum rekanan tersebut memakai perusahaan atas nama orang lain. “Yang sangat menyedihkan lagi untuk para Anggota saya, dari tahun ke tahun mereka hanya menjadi penonton, saya pun bingung, bagaimana saya mau memperjuangkan untuk para anggota Askosnas saya agar mendapatkan kegiatan di Pemkab Tanjab Barat ini, sedangkan saya sendiri sebagai Ketua belum tentu untuk dapat pekerjaan di Pemkab Tanjab Barat tersebut, padahal setiap tahunnya kami selalu dibebani untuk membayar pajak perusahaan dan lain-lainnya, namun nasib kami masih juga belum beruntung untuk mendapatkan pekerjaan yang ada di Pemkab Tanjab Barat.” jelas Haryanto. (Tenk)
