Bangka Belitung, JAPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Amri Cahyadi mengatakan, rapat koordinasi (rakor) antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota sangat penting dalam menghadapi pencegahan dan penanganan Covid-19.
“Tetapi tidak hanya menyangkut alokasi anggaran untuk APD (Alat Pelindung Diri) saja, termasuk juga fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya,” kata Amri yang juga menjabat Ketua DPW PPP Babel, belum lama ini.
Terkait bantuan sosial kepada masyarakat, dijelaskan, pemerintah daerah hanya menganggarkan untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang tidak mempunyai pekerjaan tetap saja.
Namun bagi masyarakat lainnya yang memiliki pekerjaan informal juga terkena dampak dari kebijakan bekerja di rumah (work from house) dan permasalahan ini harus menjadi perhatian bersama.
“Kita ambil contoh, dengan tidak beroperasinya satu sekolah saja, kantin tutup, masyarakat kita yang hidup dari kantin itu sudah berapa orang, mereka mendapatkan pencarian darimana,” ujarnya.
“Alhamdulillah permasalahan ini sudah ditanggapi bapak Gubernur, sehingga kemarin kami berharap pemerintah daerah sudah menghitung jumlah by name by address masyarakat kita yang mempunyai pekerjaan informal maulun yang berpenghasilan menengah ke bawah,” imbuhnya.
Oleh karena itu, dijelaskan dia, melalui rakor ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menyingkronkan anggaran untuk masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan work from house ini.
“Maka ini harus segera, kita yang menginisasi rakor itu, jadi rakor menyamakan anggaran, kita tampilkan jumlah masyarakat terdampak, kemudian baru kita sepakati berapa alokasi anggaran yang harus ditanggungjawab oleh provinsi, kabupaten/kota, dan desa, sehingga terbuka semuanya,” jelasnya.(Oby)
