Pencabutan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Sartifikat an Abas di Polsek Tapung Hilir Kab Kampar

Kampar, JAPOS.CO – Pencabutan perkara pada Jum’at (21/3/2020) di Polsek Tapung Hilir yang dilakukan oleh Abdullah, ahli waris alm Abas, terkait tindak pinada penggelapan surat sartifikat No. STPL/16/2020/RIAU/RES KPR/SEK TAPHIL, tanpa sepengetahuan pemegang kuasa dan ke empat ahli waris.

Dalam delik biasa, perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga, meskipun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak kepolisian, maka kepolisian tetap berkewajiban untuk memperoses perkara tersebut.

Hal itu disampaikan Nurhayati Ketua DPC Projamin (Profesional Jaringan Mitra Negara Pro Jokowi-Ma’ruf Amin) Kabupaten Kampar, kepada wartawan, belum lama ini. Dirinya mencontohkan delik laporan dalam KUHP misalnya delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Sehingga Nurhayati sebagai pemegang kuasa dari perkara tindak pinada penggelapan sartifikat atas nama Abas tersebut merasa dikhianati, dan meminta agar kasusnya dapat dilanjutkan oleh pihak berwajib, dalam hal ini Polsek Tapung Hilir.

“Saudara Abdullah telah mengingkari perjanjian yang sudah disepakati bersama,” ujarnya kesal.

Sebagaimana pada Kamis, 15 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wib, lahan milik alm Abas telah digelapkan oleh Ibarita, Samsul Munte, Ngatman, Solimin, dan Leni Yanti istri Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Ramlan.(Nur)

214 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *