Organisasi Mahasiswa Satroni Kantor KPU Pandeglang

Pandeglang, JAPOS.CO – Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Presidium Wilayah Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Pandeglang (PW MDPKP) menyatroni kantor KPU Pandeglang, Kamis (12/3), kedatangan mereka di depan kantor KPU tersebut untuk berorasi, pasalnya KPU dianggap tidak transparan saat merekrutmen anggota penyelanggara Pilkada baik itu PPK dan PPS,  juga menganggap KPU tidak netral ada keberpihakan pada incumbent atau petahana.

“Saat ini pada realitanya Demokrasi di kabupaten Pandeglang ini kami rasa tidak efektif dan Sehat, karena begitu banyak permasalahan yang telah terjadi di tahun 2019, Dari mulai Penyeelenggara Pemilu KPU, INKAMBEN, PASLON hingga Yudikatif dan  Eksekuti di kabupaten Pandeglang yang Menodai Demokrasi Dan atau  cita-cita Bangsa dan Negara RI  di kabupaten pandeglang ini,dan kami Menduga tidak adanya Tarnsfaransi APBD yang di keluarkan pemerintah dengan nilai 68 milyar  kepada Komisi Pemilihan Umum KPU, yang kami katakan Nominal yang cukup besar, jikalau dibandingakan dengan APBD yang di Berikan Kepada BAWASLU, Kabupaten Pandeglang, dengan Nominal 16 M yang mungkin kurang dari pas-pasan saja itupun bisa di katakan kurang cukup, untuk tugas pengawas dan selaku penidak dalam tindakan- tindakan dan perbuatan oknum yang melakukan kecurangan dalam pemilu, ” jelas salah satu orator.

Tayo Alias Entis Sutisna kordinator aksi menuturkan PW MDP Kabupaten Pandeglang mengutuk keras KPU Pandeglang, dan KPU dituntut untuk mandiri, netral sesuai dengan amanat UU NO.7 tahun 2017 UU No.38 tahun 2018 untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pilkada 2020 di Kabupaten Pandeglang.

“Kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasisa PW MDP ( Presedium Wilayah Mahasiswa dan Pemuda) kab.Pandeglang terdiri dari FAMTI, GPMI, KOMANDO,PMKP,API Memberikan peringatan kepada KPU Kab.Pandeglang agar jangan main mata kepada incumbent dan Paslon Untuk memenangkan PILKADA pada tgl 23 september 2020, ” terangnya.

“Kami juga menduga bahwa rekcrutmen penyelenggara PPK, PPS KPU Pandeglang Gendong-Gendongan alias banyak titipan. Mengutuk keras KPU, Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Kabupaten Pandeglang agar tidak ada penekanan Kepada ASN dan tindakan money politik dalam Pilkada yang akan datang, sesuai dengan Amanat UU PKPU Dan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, ” lanjutnya.

Ditambahkan Entis meminta KPU Pandeglang agar transfaran terhadap Anggran APBD KPU yang begitu pantastis 68 milyar dan pihaknya akan mendorong BPK agar segera melakukan audit di KPU Pandeglang. (Nana)

2,752 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *