Viral Vidio Dukungan Bupati Petahana, Ketua Bawaslu: Masih Dikaji 

Pandeglang, JAPOS.CO – Masyarakat Kabupaten Pandeglang akan di suguhkan kontestasi politik pemilihan kepala daerah yang tinggal beberapa bulan dilaksanakan. Namun aroma dukung mendukung para calon yang di jagokan sudah merebak bagaikan virus covid 19 begitu hebohnya. Dukungan yang membuat ramai jagad media sosial kali ini datang dari calon Bupati Pandeglang kubu petahana Irna Narulita yang kini sebagai Bupati Kabupaten Pandeglang.

Dukungan untuk petahana yang viral tersebut di lakukan Kades dan sekelompok pemerintahan Desa Palurahan, Kecamatan Kadu Hejo dengan mengerahkan masa ibu–ibu penerima bantuan program pemerintah seperti terlihat jelas di vidio yang beredar kata demi kata seakan di tuntun dan di arahkan ke petahana.

Munculnya vidio dukungan tersebut tentunya menjadi kritikan Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada dalam rilisnya yang berjudul “Sembako, PKH Adalah Program Pusat, Bukan Program Bupati Irana Narulita Dimiyati”, berikut isinya:

Inilah ulah salah satu oknum kepala desa (Kades) yang berlebihan yang memalukan sekaligus memuakkan. Namanya Didi, Kades Palurahan Kecamatan Kaduhejo-Pandeglang (video terlampir). Ia dengan gagahnya memvideo dan membimbing ibu-ibu warga setempat penerima sembako yang lugu untuk memberikan dukungan kepada Irna Narulita menjadi bupati kembali. Jika ingin cari muka bukan begitu caranya, Di.

Begitu pula video yg diunggah di akun Facebook yg menggambarkan betapa ibu Sehati di Desa Dahu Kecamatan Cikedal, yg digiring oleh beberapa oknum ASN berseragam, agar mengucapkan terima kasih kepada Irna Narulita atas bantuan PKH.

Ingat, Program Sembako adalah program Pemerintah Pusat (garis bawahi, bukan Program Bupati Irna Narulita Dimyati). Program APBN ini namanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang, nilai masing-masing penerima manfaatnya sebesar Rp.150.000,- dalam bentuk barang (beras, telur dll).

Demikian pula Program Keluarga Harapan (PKH), itu jelas program Pemerintah Pusat. Tapi para oknum ASN yg membuat video itu benar2 menunjukkan kedunguannya. Mereka membuat skenario, membodohi rakyat dan mengklaim bahwa PKH seolah-olah adalah program dari Irna Narulita Dimyati yg miskin prestasi selama 4 tahun terakhir itu.

Video di Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo, program BPJS diklaim sebagai program Irna.

Apakah Irna tidak merasa malu melihat oknum-oknum ASN mengklaim bahwa Program Sembako, PKH & BPJS adalah program yang ia canangkan? Irna Narulita Dimyati, jangan bodohi terus rakyat Pandeglang!.

Video-video semacam ini merupakan bentuk kedunguan oknum Kades & ASN yang sudah masuk keranah pidana.

Aturannya terang benderang, pada Pasal 70 UU No.1 tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Pasal 66 Ayat 2 Huruf c Tentang Pilkada. Diperkuat oleh UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa dan UU No.8 tahun 2012 Tentang Pemilu. Para Kades yang terlibat dalam politik praktis itu masuk dalam pelanggaran pidana.

Netralitas ASN dan aparat desa juga diatur dalam Pasal 282 dan 283 ayat 1 & 2 serta Pasal 494 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana.

Karena itu, ALIPP mendesak Bawaslu Pandeglang dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah konkrit dan menindak yang bersangkutan.

Demikian pula kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) untuk segera proaktif menindak lanjuti temuan ini.

Hal ini penting dilakukan agar melahirkan efek jera pagi siapapun Kades dan ASN yang melakukan hal tidak terpuji semacam itu.

Sementara Ade Mulyadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang saat di konfirmasi terdapat tidaknya pelanggaran Pilkada pada permasalahan ini menyatakan masih dalam kajian.

“Masih dalam kajian kang, ini baru informasi awal saja,” tulisnya melalui pesan WhatsApp, Kamis (5 /3)

Namun saat dipertanyakan berapa lama untuk mengkajinya, kata Ade secepatnya.

“Secepatnya, ” singkatnya.

Hingga berita ini diturunkan pihak Kades dan Pemdes Palurahan belum terkonfirmasi. (NA2)

1,631 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *