Dinsos Sebut Akan Bawa Warga Desa Cikuya Sukaresmi Penghuni Gubug Reot ke Panti

Pandeglang, JAPOS.CO – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, berkomentar terkait persoalan Sadar dan Saiman, 2 lansia (lanjut usia) warga Desa Cikuya, penghuni gubuk reot akan berupaya membawa warga tersebut ke panti, tapi menunggu persetujuan pihak keluarganya.

Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang H Nuriyah justru menjawab dengan ketus. “Makanya tanya dong ke kecamatan, tanya yang punya wilayah. Akan diupayakan membawanya ke panti kalau keluarganya mengizinkan, karena perlu perawatan kesehatan dan asupan makanan,” tulisnya, Selasa (3/3).

Ditanya kapan kedua lansia tersebut akan dibawa, Kadis menyebut, kapanpun, yang penting kades, camat dan keluarga mengizinkan. “Sebab tanpa izin mereka, enggak mungkin kita ambil paksa. Kalau ada apa-apa gimana? Selama ada keluarganya harus ada izin,” katanya.

Diungkapkan pula, kemaren belum, tapi sudah menyarankan ke desa dan camat untuk membicarakannya dengan pihak keluarga.

Melihat lambanya penanganan pihak Dinas Sosial dan dinas terkait, mendapat kritikan dari E Sutisna, salah satu presidium wilayah Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) Pandeglang.

“Sungguh ironis dan amat miris ketika Pemerintahan Kabupaten Pandeglang disibukan dengan maraknya perayaan ulang tahun Kabupaten Pandeglang yang akan diadakan pada tiap kecamatan. Seperti halnya Bupati Cup dipoles sedemikian rupa menjelang Pilkada 2020, ternyata masih ada warga di Desa Cikuya, Kecamatan Sukaresmi yang kondisinya sangat memprihatinkan, membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa.

“Padahal, lanjutnya, tugas mereka sebagai pelayan publik yang digaji dari uang rakyat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya

Sutisna menambahkan, negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan disebutkan pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

“Maka dari itu, kami agen sosial kontrol yang terhimpun dalam KOMANDO PW Kabupaten Pandeglang mengingatkan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial agar memperhatikan dan tidak berleha-leha, semestinya cepat tanggap dalam menangani permasalahan fakir miskin dan lansia, tidak bertindak lamban dengan memanfaatkan kalimat prosedur sebagai alasan,” pungkasnya.(NA2)

563 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *