Permohonan sudah Diajukan ke UPT, Pemilik Lahan Kesulitan Hendak Membayar Pajak

Jakarta, JAPOS.CO – Lahan kosong seluas 7000m2 yang berada dijalan Indra Loka I, Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat silang sengketa terkait pajak. Padahal pemilik lahan atas nama Sri Herawati Arifin akan melakukan pembayaran pajak.

Sebelumnya atas tanah tersebut sudah melalui proses panjang gugatan yang dimenangkan Sri Herawati Arifin melawan PT Sabar Ganda, namun hingga kini pihaknya merasa kesulitan saat mencoba melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut diungkapkan Martinus Siki, SH MH selaku kuasa hukum Sri Herawati Arifin kepada wartawan di Jakarta Barat, Rabu (12/2).

Sementara Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Grogol Petamburan (Gropet) datang untuk memverivikasi terkait objek pajak tersebut, Rabu (12/2) dan nanti mereka ada rencana mau datang kembali dan memasang plang bahwa ada tunggakan pembayaran.

Menurut Martinus Siki, pihaknya merasa keberatan, pasalnya tahun 2018 silam sudah mengajukan permohonan kepada UPT Petamburan, namun hingga kini pihaknya belum dapat melakukan kewajiban membayar pajak dengan alasan di atas tanah tersebut sudah ada NOP atas nama PT Saber Ganda.

“Saya sangat keberatan bahwa saya belum pernah melakukan tunggakan pembayaran kalau ada tunggakan pembayaran oleh pihak yang kalah silahkan datang menagih kepada perusahaan atau kerumahnya,” terangnya.

Sementara menurut UPT, NOP PT Sabar Ganda, luas tanah yang tertera di PBB adalah seluas 15.000 m2 persegi.

“Tentunya saya bertanya, sedangkan tanah yang saya kuasai hanya 7000m2, sedangkan tunggakan pembayaran saat di print memberitahukan kepada kita untuk membayar 15.000m2, tentu saja kita sangat keberatan, ” terangnya.

Namun kata Martinus, jika harus membayar seluas 15.000 m2, sementara di Pengadilan hanya memenangkan 7.000 m2, Martinus menantang pihak UPPRD Grogol Petamburan menunjukkan sisa lahan seluas 8.000 m2.

“Kebetulan kita berdiri di atas lahan yang kita kuasai berdasarkan putusan pengadilan, luasnya kurang lebih 7000 m2, artinya putusan pengadilan ini kita telah melaksanakan eksekusi, PK nya juga sudah keluar tentunya sudah tidak ada masalah,” jelas Martinus Siki.

“Kita meminta juga kepada UPT agar menunjukkan tanah yang 8000 m2, ternyata mereka tidak mampu menunjukkan, artinya apa penerbitan PBB atas nama PT Sabar Ganda yang luasnya 15000 m2 itu sangat fiktif selama pembayaran ini juga,” ujarnya.

Artinya selama ini membayar pajak, kata Martinus tapi tanahnya tidak ada, jadi fiktif. “Saya meminta kepada UPT membantu kita untuk mengeluarkan PBB luas 7000 m yang ada nama kita an Ibu Sri Herawati Arifin, karena lahan ini bisa di lihat sendiri kita menguasainya dalam keadaan terpagar bahwa kita tidak mengambil hak atau tanah masyarakat karena ini adalah tanah kita yang sesuai dengan putusan pengadilan, ” ungkapnya.

“Faktanya boleh di liat sendiri, ini kan rumah-rumah warga kita mau nunjuk yang mana, artinya UPT juga tidak mampu menunjukkan luas tanah yang 8000 m2 seharusnya mereka menerbitkan sesuai fakta yang ada dipermohonan kita bahwa tanah yang kita kuasai ini ya 7000 m2, intinya bahwa kami datang ini mau membayar pajak bukan tidak mau membayar pajak,” pungkasnya.

Sementara salah satu perwakilan UPPRD Grogol Petamburan, Jauhari saat ditanyai terkait permasalahan tersebut mengatakan belum bisa berbicara banyak, karena masih dalam proses verifikasi.

“Masih simpang siur, ini masalahnya dua aturan yang berbeda, jadi masih ada proses verifikasi yang butu waktulah, jadi saya ngga bisa ngomong banyak,” singkatnya saat meninggalkan lokasi.(Red)

 

 804 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *