Kades Sungai Labu Diduga Korupsi ADD

Melawi, JAPOS.CO – Kepala Desa Sungai Labu Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, dilaporkan saudaranya sendiri bersama masyarakat setempat ke Reskrim Polres Melawi dengan laporan kades diduga memark-up anggaran pengadaan pembangkitt listrik PLT MH di Desa Sungai Labu.

Antonius Motung menyampaikan bahwa dirinya adalah kakak kandung Kepala Desa Sungai Labu dan telah melaporkan adiknya itu ke kepolisian atas dugaan penyelewengan anggaran desa.

“Saya menjabat Tumenggung Kadat di Desa Sungai Labu sekaligus kakak kandung Kades sungai Labu. Saya melaporkan Kades Sungai Labu ini ke Polres Melawi Tahun 2018 dengan alasan adanya kecurigaan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa, termasuk kadesnya. Banyak pembangunan desa di anggarkan dari Dana Desa (DD) maupun Anggararan Dana Desa (ADD) yang tidak terrealisasi dan tidak sesuai pengeluaran belanja dengan fisik yang dikerjakan. Yang paling mencurigakan yakni pelaksanaan pengadaan pembangunan listrik  desa yang dinamai PLTMH. Perencanaan pembangunan listrik desa tersebut dianggarkan tahun 2016, diantaranya pembangunan jembatan Rp 50 juta, perawatan jalan Rp 100 juta, pengadaan pembelian alat PLTMH sebesar Rp 200 juta. Tahun anggaran 2017-2018 di tambah anggaran sebesar Rp 488.163.561 dan tahun 2019 dianggarkan lagi sebesar Rp 459.450.000,” ungkapnya.

“Janji kepala desa pada tahun 2018 dengan dianggarkan dana sebanyak itu sebelum ada anggaran 2019, Listrik di desa dengan pembangunan pembangkit PLTMH dimaksud. Listrik siap dialirkan ke empat dusun di desa kami, alhasil nol. Pengadaan listrik tersebut yang menelan biaya milaran rupiah itu tidak kunjung menyala. Katanya Tahun 2019 perlu di tambah dana sebesar yang saya sampaikan tadi. Anggaran tersebut tidak digunakan pembangunan PLTHM, duitnya raib kita tidak tahu digunakan kemana, listriknya tidak mengalir ataupun menyala sampai sekarang,” jelas Antonius dengan nada kesal.

“Maka saya dan masyarakat lainnya sepakat dan membubuhkan tanda tangan melaporkan kades, adek kandung saya ke pihak aparat kepolisian Resort Melawi, dan sudah kami buat laporan tapi belum di proses pihak kepolisian dengan alasan belum ada hasil audit dari BPK maupun inspektorat. Padahal sebelum kami membuat laporan ke polisi, kami sudah duluan sampaikan ke inspektorat, BPK tapi pihak BPK dan Inspestorat belum memeriksa sampai sekarang. Hal ini membuat kami rasa curiga juga terhadap pemeriksa atau audit pemerintah. Saya sudah beberapa kali meminta kepada pihak Polres Melawi (Reskrim Polres Melawi) supaya ditindaklanjut laporan kami. Maka hari ini saya berangkat ke Polda untuk menyampaikan masalah ini. Kalau memang tidak lagi di proses, saya akan ke Kapolri,” timpalnya.

“Berkenaan kades tersebut keluarga saya, jauh-jauh hari sudah selalu saya ingatkan untuk hati-hati, suidah banyak warga yang curiga tapi hal itu dianggap beliau (Kades) angin lalu, sepertinya dirinya punya hak imunitas atau kebal hukum. Yah, kita akui sekarang, kades kami kuat pengaruh di mata hukum, maka tidak di proses sampai sekarang. Tapi kami tidak pernah diam sebagai masyarakat yang menjadi korban, tetap kami berjuang mencari keadilan hukum,” tegasnya.(Pangaribuan)

152 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *