Pengawasan Satker Wilayah II Propinsi Sumbar atas Pekerjaan PT Putera Ciptakreasi Pratama di “Pertanyakan”

Dharmasraya, JAPOS.CO – Pekerjaan pelebaran jalan nasional di daerah Kecamatan Pulau Punjuang, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat akhirnya menimbulkan masalah. Pasalnya proyek yang dilaksanakan oleh PT Putera Ciptakreasi Pratama ini, Kamis (9/1) di demo ratusan  masyarakat Kecamatan Pulau Punjuang Kabupaten Dharmasraya.

Dari pantauan Japos.co dilapangan pekerjaan senilai Rp.24.301.882.000,(Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu) dengan  sumber dana APBN 2019,dengan No kontrak KU.0808/KTR .04.PPK-2-2 PJN.II/V II/2019  tanggal kontrak 1 juli 2019 dengan masa kenerja 240 hari, terkesan lalai dalam pengerjaannya dan diduga tidak selsai dalam batas waktu kontrak.

“Pekerjaan kami ini terlambat dikarenakan pencairan dananya terlambat dari instansi terkait,selain itu kami sedang menunggu aspal curah dulu dari Medan dan Aspal Mecink Plean (AMP) kami tidak punya,dan kami memakai AMP PT MKS Muaro Bungo yang jarak nya seratus kilometer lebih dari lokasi pekerjaan, ” jelas Ali Luis selaku orang kepercayaan perusahaan PT Putera Ciptakreasi Pratama

“Saya hanya cuma orang kepercayaan dari perusahan pak,tapi untuk lebih detil nya bapak hubungi saja Direktur perusahaan ini, namanya bapak Suparman, ” singkat Ali Luis ketika di konfirmasi  Japos.co.

Sementara Andar Situmorang SH MH, Direktur Exekutif GACD (Government and Again Corruption Discrimination) saat di hubungi Japos.co terkait adanya demo masyarakat terhadap pelaksanaan pengerjaan proyek pelebaran jalan nasional tersebut mengatakan sejak awal PT Putera Ciptakreasi Pratama ini sudah bermasalah.

“Sebetulnya saya sudah menerima laporan tentang pengerjaan proyek tersebut di awal Desember 2019 silam,dan sekarang laporan baru saya terima lagi, kalau PT Putera Ciptakreasi Pratama di demo oleh masyarakat setempat, ” jelasnya.

“Nampaknya sejak pengerjaan awal PT Putera Ciptakreasi Pratama ini sudah bermasalah, tapi kenapa rekanan yang bermasalah bisa dimenangkan dalam pengerjaan pelebaran jalan nasional tersebut, dan ini seakan ada pembiaran dari Satker, ” lanjutnya.

Menurut Andar Situmorang SH MH, setiap pengerjaan suatu proyek,harusnya ada asas manfaat bagi masyarakat atau seimbang antara input dan output suatu pekerjaan.

“Kalau hal tersebut sesuai, demo yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pulau Punjuang, Kamis (9/1) tidak akan terjadi, ” ungkapnya.

Seharusnya Satker bertanggung jawab terhadap hasil, masih kata Andar mutu dan ketepatan pengerjaan proyek pelebaran jalan nasional tersebut, tapi kalau Satker melakukan pembiaran terhadap mutu suatu pengerjaan yang amburadul, sebaiknya masyarakat membuat laporan ke pihak hukum.

“Apa lagi pekerjaan pelebaran jalan Nasional di Kabupaten Dharmasraya ini, di bawah Kepengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan jalan Nasional II dan didanai oleh uang rakyat juga, ” terangnya.

“Akibat lalainya pengerjaan proyek pelebaran jalan nasional tersebut,berapa banyak warga yang berdagang di sepanjang jalan terhenti usaha mereka,harusnya pihak kontraktor berpikir kesitu,jangan hanya mengharapkan keuntungan,sementara rakyat jadi korban akibat lalainya pengerjaan proyek tersebut, ” tutup Andar Situmorang.

Sementara itu Agung Setiawan, sebagai Satker pelaksanaan jalan nasional wilayah II provinsi Sumatera Barat saat dihubungi lewat ponselnya beberapa kali oleh Japos.co, terkesan tidak ada respon  sama sekali.(Team)

 

 

 1,691 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *