Dinilai Janggal dalam Penetapan Tersangka TB, Polres Jakarta Utara Dipraperadilankan 

Jakarta, JAPOS.CO – Merasa penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan atas kasus keterangan palsu sesuai Pasal 242 KUHP di tahun 2013, yang dinilai janggal dan tak sesuai prosedur hukum, TB melalui Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta mempraperadilankan Polres Jakarta Utara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Dalam persidangan perdana yang digelar Selasa (7/1) tidak dihadiri termohon atau pun penasihat hukumnya hingga gugatan praperadilan (prapid) tersebut belum bisa dibacakan dan ditunda sampai Selasa pekan depan. Hal itu mengundang kekecewaan TBS. Melalui LKBH UTA 45, Dr Anton Sudanto SH MH dinilai penundaan sepekan tersebut mengulur-ulur waktu persidangan prapid itu sendiri.

“Tunda satu-dua hari bolehlah, ini seminggu jadi kurang sabar kami menunggunya mengingat persidangan prapid ini berbatas waktu,” kata Anton di Jakarta, Rabu (8/1).

Keinginan TB dengan pembelanya agar persidangan prapid cepat-cepat dilaksanakan, karena mereka menilai penetapan dirinya sebagai tersangka termasuk tahapan penanganan kasusnya sudah sampai P21 sarat dengan dugaan kejanggalan dan rekayasa.

TBS dan tim penasihat hukumnya menilai tidak ada surat perintah penyelidikan dan penyidikan terkait kasus yang ditimpakan ke TBS.

“Kami menilai penetapan tersangka terhadap klien kami dilakukan termohon (Polres Jakarta Utara) secara sewenang-wenang dan dengan merampas hak asasinya,” tutur Anton.

Tidak itu saja, kata Anton termohon juga dinilai telah menabrak KUHAP dalam kaitan penetapan tersangka TBS. Dalam pasal 54 KUHAP disebutkan guna kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Terutama bagi tersangka yang diancam pidana berat, ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Sebagaimana diketahui TBS dipersalahkan melanggar pasal 242 KUHP, yang ancaman hukuman maksimalnya tujuh tahun penjara.

“Klien kami yang sangat awam hukum stres berat atau merasa tertekan sejak penetapan tersangka tersebut, terlebih pada setiap pemeriksaan yang dijalani,” jelas Anton.

Oleh sebab itu dan atas dasar pasal 114 KUHAP, pemeriksaan tanpa didampingi penasihat hukum dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena memang bertentangan dengan hukum acara.

“Ketidaksahan penetapan tersangka TB oleh termohon dinilai TB dan pembelanya pula tak didukung bukti permulaan cukup minimal dua alat bukti sebagaimana diisyaratkan pasal 184 KUHAP, ” ujarnya.

Ketidakadaan dukungan alat bukti dimiliki termohon tersebut, kata Anton, dapat dilihat atau didasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang logis sistemtis berdasarkan logika hukum. Sebab, pemohon (TB) ditetapkan tersangka oleh termohon terkait pemberian keterangan di depan persidangan di bawah sumpah pada tahun 2013. Artinya, TB dijadikan tersangka dalam dugaan tindak tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP.

“Mengingat perkara terkait (pasal 242 KUHP) dilakukan di depan persidangan pada tahun 2013, sementara ketua majelis hakim yang menyidangkan kala itu tidak menegur saksi apalagi membuat penetapan tentang keterangan palsu, maka penetapan tersangka tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” tututr Anton.

Atas tidak berdasarnya atau melanggar hukum acara penetapan tersangka TBS oleh termohon, maka pemohon dan pembelanya meminta hakim tunggal Sarwono SH MH menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan tidak sah penetapan tersangka yang dilakukan termohon. Selanjutnya memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan atau menggugurkan status tersangka pemohon. Hakim Sarwono juga diminta memulihkan hak, kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat pemohon serta menghukum termohon untuk membayar biaya perkara.

Termohon Polres Jakarta Utara atau pun penasihat hukumnya belum bisa dimintai tanggapan terkait praperadilan ini.(Tim)

 

 468 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *