Rentenir Bekedok Koperasi Marak di Ketapang

Ketapang, JAPOS.CO – Mengatasi persoalan ekonomi seperti untuk memenuhi modal usaha, tidak jarang seseorang harus berhubungan dengan rentenir. Selain cepat dan mudah meminjam uang terhadap rentenir tidak memerlukan persyaratan yang banyak. Cukup photo chopy KTP dan No HP, biasanya transaksi sudah bisa terealisasi.

Namun sayang, para peminjam tidak menyadari, berhubungan dengan reantenir itu mempunyai resiko. Kewajiban membayar bunga yang tinggi dengan jangka waktu pembayaran yang pendek, dapat merugikan peminjam itu sendiri.

Di Ketapang, bisnis rentenir cukup ramai. Bentuk dan panggilanyapun bermacam-macam. Ada yang menyebutnya bisnis Bank 47, Bank Berjalan, Uang Beranak atau Berbunga dan masih banyak sebutan lainnya. Sedangkan si pelaku, selain di sebut Tukang Rentenir, sering terdengar dengan sebutan Lintah Darat.

Untuk meyakinkan masyarakat, sekarang pelaku sering mengatasnamakan koperasi. Diduga, selain tidak memiliki kantor, koperasi mereka juga tidak mengantongi ijin simpan pinjam. Rentenir yang berkedok koperasi seperti ini sangat marak di Ketapang.

Dalam menjalankan aktivitas, sipeminjam diwajibkan membayar bunga 20%. Kemudian bunga tersebut dibayar setiap hari bersama pinjaman pokok selama 30 (tiga puluh) hari. Dimana, pembayaran dimulai keesokannya atau sehari setelah transaksi disepakati.

Dicontohkan, Jika meminjam Rp. 1 juta, maka nasabah harus mengembalikan Rp. 1,2 juta, dengan cara diangsur Rp. 40 ribu perhari selama 1 bulan (30 hari). Untuk pinjaman pertama, nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar 5% dari pinjaman pokok yang dipotong langsung pada saat penyerahan dana pinjaman.

Seperti Atik, salah satu warga Imam Bonjol Ketapang menceritakan, meminjam uang koperasi sering ia lakukan. Sebagai pedagang minuman dan gorengan dia sering mengalami masalah modal usaha. Bahkan menurutnya, meminjam uang koperasi sudah merupakan kebutuhan. Selain mudah dan cepat, syarat yang tidak banyak menjadi alasan ia meminjam uang pada koperasi.

Meskipun demikian diakuinya, meminjam uang koperasi itu berat dan penuh resiko. Selain bunga tinggi dan ansuran harian, etika petugas koperasi dalam menagih kadang kala membuat dia merasa malu.

Diceritakannya, beberapa waktu lalu para pengunjung baru duduk, menikmati minuman dan gorengan yang di sajikan, menjelang tak begitu lama datang petugas koperasi. Atik pun berkata dengan berbisik, bahwa dia akan membayar angsuran koperasi beberapa jam kemudian, karena para pengunjung belum ada yang bayar.

Tetapi apa yang terjadi, petugas koperasi seakan tidak mendengar apa yang diucapkan Atik. Petugas tetap berdiri di samping gerobak jualan, sambil memainkan telepon selulernya.

“Untuk menghilangkan rasa malu, saya pinjam uang teman yang berjualan di sebelah. Uang itu saya bayarkan , barulah petugas koperas pergi,” kisah Atik sambil tersenyum kesal.

Sementara Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian perdagangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Maryati, SH mengatakan, membenarkan rentenir berkedok koperasi itu memang ada. Bahkan menurutnya, beberapa waktu lalu dia telah menyaksikan temannya sendiri, yang meminjam uang pada koperasi.

Meskipun demikian dijelaskan, rentenir yang mengatasnamakan koperasi pada tahun 2019 jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu mungkin karena adanya kesadaran masyarakat bahwa meminjam uang pada rentenir itu penuh resiko.

Selain itu. pihaknya dalam hal ini selalu melakukan penyuluhan, pembinaan dan selalu menekankan terhadap Koperasi simpan pinjam di bawah binaannya, tidak melakukan hal serupa.

“Koperasi didirikan untuk kesejahteraan anggota, Bagi koperasi simpan pinjam, menerapkan bunga pinjaman haruslah serendah-rendahnya, jika perlu lebih rendah dari bunga Bank,” katanya, Kamis (02/01)

Maryati juga memaparkan, belum lama ini pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan pada koperasi simpan pinjam yang mana surat tersebut juga ditembuskan ke ke kantor Camat se-Kabupaten Ketapang. Yang isi diantaranya, menghimbau agar koperasi dapat mengurus ijin kegiatannya dan menjalankan fungsinya sesuai ketentuan yang ada.

Dalam surat itu dia juga menghimbau kepada pihak kecamatan agar dapat mensosialisasikan terhadap warganya agar tidak terlibat dengan rentenir yang mengatasnamakan koperasi.

Melalui Japos.co, Maryati mengharapkan agar masyarakat dapat melapor ke Dinas jika menemukan rentenir berkedok koperasi meresahkan. Pihaknya akan membantu memencarikan solusi, agar koperasi yang nakal itu tidak semena-mena.

“Bukan itu saja, jika ada koperasi-koperasi legalpun yang melakukan prilaku tidak terpuji, saya juga mengharapkan agar warga melaporkan untuk kita tindak, ” pungkasnya.(TM/Har)

 

 2,489 total views,  3 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *