Pendemo Anggap Bupati Dan Wakilnya Gaggal Pimpin Pandeglang

Pandeglang, JAPOS.CO – Demo Mahasiswa dari perguruan tinggi yang tergabung dalam Cipayung Plus dari berbagai organisasi mahasiswa yakni PMII, HMI, GMNI, LMND di Kabupaten Pandeglang di depan Kantor Buoati, DPRD dan Kejaksaan Negeri Pandeglang, Kamis (26/12) nyaris ricuh.

Aksi para demonstran menganggap pemerintah Pandeglang yang di pimpin oleh Bupati, Irna Narulita dan wakilnya, Tanto Warsono gagal dalam memimpin Pandeglang.

Gagalnya pemerintahan pimpinan INTAN (Irna– Tanto) bisa terlihat dari berbagai bidang persoalan mulai dari pembangunan infrastruktur tidak merata, kasus–kasus hukum di petieskan serta banyak lagi permasalahan tidak terselesaikan menjelang akhir masa jabatan.

Dani Kusuma salah satu pendemo menuturkan Kabupaten Pandeglang yang sudah mencapai usia 19 tahun dari semenjak pemekaran wilayah Banten dari Jawa Barat sudah cukup tua dan sudah seharusnya Pandeglang bisa maju dalam berbagai bidang.

“Seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, kasus tunda, kasus P3T dan masih banyak persoalan-persoalan yang sampai saat ini belum dituntaskan, ” ucapnya.

“Sudah beberapa kali Kabupaten Pandeglang berganti masa kepemimpinan dan sampai saat ini dipimpin oleh Hj Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban, namun tidak menuai hasil maksimal dalam masa kepemimpinannya dan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak haknya, ” lanjut Dani kepada Japos.co.

Menurut Dani, melihat kondisi Pandeglang hari ini yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan ini tidak sebanding lurus dengan azas Pancasila.

Berikut beberapa tuntutan Mahasiswa terhadap Bupati, DPRD dan KEJARI: agar supaya cepat mengusut tuntas persoalan-persoalan yang masih belum ditangani dan jika sampai hari ini pemerintah daerah tidak bisa menindak lanjuti lebih baik mundur dari jabatannya karena dianggap tidak becus dalam mengurusi persoalan-persoalan yang ada.

Eksekutif, Legislatif, Yudikatif di Kabupaten Pandeglang untuk mundur dari jabatannya. Tegakan supremasi Hukum di Kabupaten Pandeglang, jangan sampai kasus-kasus yang di duga terindikasi korupsi di petieskan (kasus Tunda, kasus P3T, dan kasus lainnya.)

Tegakan reforma agraria sejati (tanah) untuk rakyat yang belum mempunyai tanah dan sertifikat.

RPJMD Pandeglang harus pro rakyat. Rumah sakit jangan di jadikan tempat wisata untuk meraup keuntungan. Berikan jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat Pandeglang dan lengkapi fasilitas kesehatan di RSUD Berkah.

Segera bentuk dan SK kan Tim pengawas Independen Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD dan ADD).CSR harus tepat sasaran jangan untuk hal mubajir seperti Land Mark Gunung Karang dengan nominal 3,8 M.

Irna-tanto Jangan gagal didik ASN, atas program yang mengcopy paste dari tahun sebelumnya.

Berikan pemerataan Infrastruktur jalan untuk rakyat. Maksimalkan peran Pemkab dalam penangan korban Tsunami Selat Sunda. Evaluasi Pendataan penerima bantuan harus sesuai yang membutuhkan dan jangan tebang pilih.(Na2)

 323 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *