PPK Pembangunan RSUD Sijunjuang harus di Usut

Sijunjuang, JAPOS.CO – Terkait pembangunan Gedung rawat inap kelas III RSUD Tanah Bandantuang Kabupaten Sijunjuang Sumatera Barat,yang menelan biaya sebesar Rp 26.749.027.000(Dua Puluh Enam Milyar,Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan,Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan no kontrak 27.09/APBD/AP-SJJ/2019 dan dikerjakan oleh PT Bangun cipta Andalas Mandiri, hingga berita ini ditayangkan pihak PPK, Job Rahmat, A M kes belum memberikan jawaban Komfirmasi tertulis yang diberikan oleh Japos.co.

“Pengerjaan ruang rawat inap kelas III RSUD tersebut, setahu saya ada beberapa minggu terhenti alias tidak ada aktifitas pekerjaan sama sekali waktu itu,dan waktu terhentinya pekerjaan tersebut saya dapat kabar kalau terjadi permasalahan interen didalam perusahaan, ” ujar narasumber yang enggan disebutkan namanya kepada Japos.co.

Sebelumnya Japos.co memberikan konfirmasi tertulis kepada pihak PPK Pembagunan ruang rawat inap kelas III RSUD tersebut, telah menemui pihak PPK yakni Job Rahmat, A M kes pada tanggal (3/12), tapi waktu ditemui Job Rahmat terkesan berkelit untuk di konfirmasi.

“Saya ada rapat mendadak sekarang pak, ” ujarnya ke Japos.co.

Hingga berita ini diturunkan pihak PPK tidak bisa dikonfirmasi prihal tersebut.

Sementara Direktur (GACD) Government Agains Corruption Discrimination Jakarta, Andar Situmorang SH MH  mengatakan Job Rahmat selaku PPK harus memberikan keterangan dan jawaban atas pertanyaan yang di berikan.

“Bukannya dia berkelit dan menghindar dari wartawan,dan nampaknya ada yang di sembunyikan oleh Job Rahmat sehingga dia tidak berani menemui dan menjawab pertanyaan wartawan, ” jelasnya kepada Japos.co.

Menurut Andar Situmorang lagi, Job Rahmat ini sudah melanggar aturan, baik aturan dia sebagai pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga aturan tentang (KIP) Keterbukaan Informasi Publik.

“Dan harusnya pihak hukum harus segera mengusut Job Rahmat ini, dan saya menduga, Job Rahmat selaku PPK Pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD tersebut, telah melabrak aturan yang ada dalam persoalan administrasi, ” pungkas Andar.(Tim)

 1,228 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *