Akses Jalan Menuju Kecamatan Bor Bor Rusak, Menghambat Perekonomian Masyarakat

Tobasa, JAPOS.CO – Akses jalan menuju Kecamatan Bor Bor mulai dari desa Lumban Rau hingga ke Desa Bor Bor rusak. Akibat kondisi jalanan tersebut banyak kendaraan motor roda dua maupun roda empat mengalami kecelakaan, membuat perekonomian masyarakat setempat terhambat.

Menurut salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, hingga kini kondisi jalan belum ada perhatian dari pihak pemerintah.

“Masyarakat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini. Ini suasana Natal yang seharusnya bersuka cita, jangan justru masyarakat malahan menangis hanya karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap keluhan rakyatnya. Di status postingan Facebook maupun di media sosial lainnya menjadi ramai di perbincangkan, masyarakat Bor Bor khususnya perantau merasa kecewa dengan pemerintah yang tidak kunjung memperbaikinya, ” jelasnya kepada Japos.co, Jumat (20/12)

“Saya malas pulang ke Bor Bor,mengingat kondisi jalan yang hancur  tutur beberapa masyarakat di postingan medsosnya sembari memosting ruas jalan yang penuh lumpur, ” lanjutnya.

Hal senada beberapa masyarakat Bor Bor juga membenarkan keadaan jalanan rusak hampir di sepanjang akses jalan dari desa Lumban Rau sampai Onan Bor Bor. Atas kecewaan tersebut  masyarakat melampiaskan dengan menanam pohon pisang dikubangan lobang jalan.

“Kami memohon dengan sangat kepada Bupati Tobasa, Gubernur Sumut, bahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi Widodo supaya segera mungkin ada perhatian akses jalan tersebut. Karena akses jalan tersebut satu satu urat nadi menuju antar Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, ” ungkapnya.

Masyarakat akan menjerit dan menderita selama jalan tersebut tidak di perbaiki seharusnya masalah itu kewenangan pemerintah Provinsi, Kabupaten bukan urusan masyarakat.

“Masyarakat maunya jalan bagus, jangan pemerintah malah saling tuding menuding. Dalam UUD kita setiap warga berhak atas keadilan baik di bidang infrastruktur dan pembangunan lainya. Pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka pembangunan di setiap lini, zona desa sampai tingkat Nasional adalah tanggung jawab pemerintah. Siapa pemerintah itu, mulai dari kades, sampai Presiden, DPR, DPD, DPRD, harus mengakomodir aspirasi rakyat khususnya dapil masing masing, ” pungkasnya.(Pangaribuan)

 693 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *