BAWASLU Pandeglang Banjir Kritikan, Rekrutmen Panwas Diduga Tak Transfaran

Pandeglang, JAPOS. CO – Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pandeglang baru saja mengumumkan hasil test rekrutmen Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan , Rabu (19/12), namun pengumunan yang di keluarkan BAWASLU tersebut menuai kritikan dari sejumlah masyarakat  juga organisasi mahasiswa terutama dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Pandeglang karena dinilai tidak transparan, juga tercium aroma main mata saat proses seleksi sejak awal.

Ketua LMND, Yudistira mengatakan Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak melaksanakan azas transparansi dalam mengumumkan hasil test kepada publik. Padahal kata Yudsitira, Bawaslu Pandeglang awalnya menunjukkan komitmen menjungjung azas transparansi salah satunya dengan menggunakan metode CAT sebagai pengganti tes tulis.

”Jika saya lihat hasil test itu, hanya berupa nama-nama saja dan tidak dibubuhkan nilai serta perolehan akumulatif nya. Lalu untuk apa CAT kalau nilainya tidak di publis. Ini jelas melanggar azas transparansi yang menjadi ruhnya Bawaslu,” tegasnya.

Tak hanya itu Yudistira mengkritisi terkait adanya dugaan diskriminasi dalam penerimaan pengawas pemilu tingkat kecamatan terhadap pendaftar yang memiliki profesi lain sebelum masa rekrutmen Panwascam.

Masih kata Yudis, Ketua Bawaslu Pandeglang diketahui berkirim surat ke sejumlah lembaga pemerintah dengan maksud yang tidak begitu jelas antara lain ke DPMD dan Dinas Sosial. Dirinya mengklaim surat Ketua Bawaslu tersebut dalam rangka mengetahui status pendaftar.

“Isunya kan Bawaslu gak mau ada Panwascam yang double job, mislnya jadi pendamping desa atau PKH. Namun nyatanya setelah rekrutmen selesai kami masih menemukan beberapa nama yang memiliki pekerjaan ditempat lain. Ini kan diskriminatif dan Bawaslu mengabikan prinsip keadilan, “ungkapnya.

“Data yang kami miliki beberapa nama yang lolos seleksi banyak yang double job, misalnya pendamping UMKM, Penyuluh Agama, Pengurus Parpol,O Sekolah, dan lainnya. Tentu itu menjadi indikasi adanya skenario besar, sehingga terkesan tidak adil,” tandasnya.

Agar persoalan tersebut tidak hanya menjadi isu liar, bila sudah punya bukti cukup, maka lebih baik dilaporkan ke DKPP. ”Kami siap mendampingi semua yang merasa dizalimi lapor ke DKPP,” tukas Yudistira.

Persoalan ini juga ramai diperbincangkan warganet di media sosial facebook. Akun fb atas nama Achmad Bachtiar Fakihuddin misalnya menyoroti dugaan tidak transparansinya Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Dalam akun tersebut menyampaikan kekesalannya terhadap Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

“Ah Bawaslu Pandeglang gak ada nilai akumulasi CAT dan wawancara mana nih? Kalah menang itu biasa, ya seengaknya nilainya di publish dong, …” tulis akun Ahmad Bachtiar Fakihuddin.

Berbagai akun dan warganet lain juga mengomentari yang sama. “Setidaknya kan kemarin ada nilai CAT yg bsa di publish. Bahkan jka mmg wawancara kemarin, ada kriterianya. Ya klo mau fair, kan kita bsa tau kekurangan kita dimana jka di publish,” tulis akun facebook Wahyudi Imam Setia. Di lansir dari Resonansi.id.(Na2)

 

 924 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *