Habiskan Dana 3,4 Miliar, Diduga Pembangunan Pasar Sukadana Gunakan Material Ilegal

Sukadana, JAPOS.CO – Proyek program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan yang berada di jalan Batu Daya Dua Desa Sutera Kecamatan Sukadana , diduga menggunakan material tanah dan batu berasal dari lokasi tidak berijin.

Penelusuran Japos.co ditemukan bahwa tanah dan batu itu diperoleh dari daerah jalan Lingkar Air Pauh Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana, Kayong Utara Kalimantan Barat.

Dilokasi pekerjaan proyek itu sesuai dengan papan informasi kegiatan terdapat tiga jenis pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh CV Dwikarya Abadi, yakni penimbunan pasar senilai Rp 92 juta dan drainase batu kali senilai Rp 181 juta. Selanjutnya, proyek pembangunan pasar sukadana senilai Rp 3.4 miliar dikerjakan oleh CV Sukses Rabika.

Dari keterangan sejumlah pihak, proyek itu dinilai banyak kejanggalan yang berpotensi menyimpang, diantaranya proyek pemasangan batu kali dan penimbunan yang dikerjakan oleh CV Dwikarya Abadi, sengaja dikerjakan dulu sebelum Surat Perintah Mulai Kegiatan (SPMK) ditandatangani oleh pihak Dinas Perdagangan dengan kontraktor.

Selain itu, ditemukan pula material batu dan tanah yang digunakan untuk mengerjakan dua proyek itu berasal dari lokasi tanah yang tidak memiliki ijij pertambangan. “Walaupun mereka membayar retribusi galian C, namun lokasi asal tanah dan batu itu adalah ilegal,” ujar sumber yang enggan namanya disebutkan.

Pengelola kegiatan pertambangan batu dan tanah di jalan lingkar air pauh desa pangkalan buton, Hanif mengakui bahwa batu dan tanah yang dia kerjakan itu berada di tanah milik Pemerintah Daerah Kayong Utara. “Secara lisan saya sudah memberitahukan ke bupati bahwa saya mau ngerjakan batu dan tanah dilokasi itu, tapi saya belum memiliki ijin tertulis berupa ijin pertambangan,” kata Hanif, Rabu (18/12).

“Saya sengaja mengusahakan batu dan tanah itu guna memenuhi permintaah proyek-proyek pemerintah daerah, terutama proyek pasar di batu daya dua itu, sekarang sudah selesai tapi belum dibayar oleh pemborong, sepengetahuan saya proyek itu dikerjakan oleh keluarga bupati,” paparnya melanjutkan.

Masa akhir kontrak proyek itu dijadwalkan selsai tanggal 25 Desember 2019, diprediksi tidak akan selesai tepat waktu. “Kami akan blacklist perusahaan itu jika tidak selesai tepat waktu,” kata PPK, Nopa Herpiana, S.Ip.

Aktivis LSM, Laki Astaniman dan Dani Jon angkat bicara terkait tiga proyek itu. Pihaknya sengaja memonitor setiap pekerjaan yang menggunakan duit negara. “Semuanya harus sesuai prosedur, karena ini duit negara berasal dari pajak rakyat. Jika diduga menyimpang, maka kami akan mendorong masalah ini ke aparat hukum,” tegas dua orang itu. (Jaydin)

 1,652 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *