Mojokerto, JAPOS.CO – Peningkatan jaringan Irigasi Balongmasin II di Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Penataan Ruang Tàhun Anggaran (TA) 2019 dengan nama kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pengairan Pengadaan Jaringan Pembawa Irigasi Peningkatan Bendung dan Jaringan Irigasi Balong Masin II yang berlokasi di Mojosari Mojokerto TA 2019, dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender bersumber dana APBD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 306. 838.000 yang dilaksanakan tanggal 17 Juli s.d 27 November 2019, dari hasil investigasi Jaya Pos yang didampingi Konsultan Independen, ditemukan fakta bahwa dalam paket pekerjaan ini diduga terjadi mark up.
Berdasarkan investigasi di lapangan, diketahui panjang pasangan batu sepanjang 52,7m, pada bagian kanan dan kiri volumenya 36,75m3 dan bila dihargai Rp 1 juta per meter kubik maka biayanya berkisar Rp 36.750.000. Demikian halnya cor beton slup dan kolom bagi 9.756 m3, bila harga Rp1,2 juta/m3 berarti harganya bekisar Rp 11.971.200. Dan over head sebesar 15% berarti sekitar Rp 45.150.000. maka keuntungan kontraktor 15% menjadi Rp 45.150.000, PPn dan PPh 11,5% menjadi Rp 34.615.000 total A bcd Rp 173.636.000. Bila biaya total adalah Rp 306.838.000 maka terjadi mark up senilai Rp 132.364.000. inilah yang diperkirakan jadi kerugian negara.
Fatoni, Kepala Bidang Sumber Daya Alam selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) beberapa kali dihubungi Jaya Pos namun tidak merespon.
Terpisah, Ketua LSM WAR Ir Didik Wahono SH MSi yang dimintai komentar terkait dugaan mark up di kantornya, Kamis (12/12) sekitar pukul 19.30 Wib, sangat menyayangkan karena pada proyek tersebut uang negara raib hingga ratusan juta rupiah karena PPK tidak becus dalam menghitung HPS sehingga menguntungkan pihak perusahaan yang mengerjakan diluar batas kewajaran. “Saya curiga, jangan-jangan antara PPK dan penyedia jasa ada main,” pungkas Didik serta berjanji akan segera melaporkan temuan ini kepada aparat berwenang.(Zein)
