Aparatur Desa Wajib Dukung Program Bedah Rumah

Kayong Utara, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sejak tahun 2017 hingga saat ini terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang sedang gencar dilakukan adalah program Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) yang menyebar di enam kecamatan di Kayong Utara.

Melalui dinas Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kayong Utara, program bedah rumah masyarakat berpenghasilan rendah ini dijalankan.  Sejak dimulainya kegiatan ini, antusiasme masyarakat penerima bantuan  ini sangat tinggi. Salah satu desa penerima bantuan itu adalah desa Pangkalan Buton. Diketahui penerima bantuan di desa ini tahun 2019 sebanyak 20 unit rumah tidak layk huni yang berhasil di rehab oleh Dinas Perkim LH Kayong Utara.

“Tahun 2019, desa saya mendapatkan bantuan dari kantor Perkim LH sebanyak 20 unit rumah. Program ini bagus sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat” ujar Kepala Desa Pangkalan Buton, Ansari.

Senada dengan Toni Haryanto, Kepala Desa Sungai Sepeti juga mendukung program RTLH itu. Menurutnya, setidaknya masyarakat merasakan manfaat langsung dari masyarakat.

“Tahun 2020 kami telah mengusulkan 130 lebih Kepala Keluarga sebagai calon penerima bantuan,”ujar Toni Haryanto.

Sejak dimulai tahun 2017 hingga sekarang, sedikitnya 1.080 unit rumah yang berhasil dilakukan perbaikan. Karena program ini bersifat stimulan, maka pemerintah tidak memberikan bantuan uang tunai tetapi diberikan dalam bentuk barang berupa material pembangunan rumah tidak layak huni.

“Evaluasi dari program serupa, maka bentuk kegiatan ini dirubah, bukan lagi diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi diberikan dalam bentuk barang dan upah agar warga yang menerima program ini bisa merasakan langsung manfaatnya. Tahun 2019 kita berhasil selesaikan sebanyak 356 unit rumah,” kata Kepala Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dinas Perkim LH, Jumiati,ST diruang kerjanya.

“Kita targetkan tahun depan seluruh desa di Kayong Utara apabila terdapat rumah warga yang kurang pantas aparatur desa diharapkan menyampaikan data. Keberhasilan program ini terletak pada dukungan stakeholder, terutama aparatur Pemerintah Desa harus memberikan dan menyampaikan data warganya yang menempati rumah yang tidak layak huni, ” lanjutnya.

Sebagai informasi bahwa program bantuan Rumah Tidak Layak Huni ini berada dibawah Kementerian PUPR dirjen Perumahan Swadaya.(jaydin)

 

 

 

 

 183 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *