Pemda Karo Telah Membentuk TPKAD Tahun 2019

Jakarta, JAPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi Kabag Perekonomian Rismawati br Ginting dan Kasubag Perekonomian Putri Mora br Sitepu, menghadiri acara Rakor penguatan koordinasi antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di Hotel Mulia Senayan Jakarta, , Selasa (10/12) pukul 09.00 Wib.

Tema yang diusung dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD Tahun 2019 ini yaitu  “Membangun Sinergi dan Komitmen Bersama Dalam Rangka Percepatan Akses Keuangan Di Daerah”, sekaligus  mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Presiden RI Ir Joko Widodo.

Bupati Karo Terkelin Brahmana merespon dan mengharapkan keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di daerah Kabupaten Karo yang sudah terbentuk sesuai keputusan Bupati Karo No:500/408/EK/2019 tanggal 31 Oktober 2019, dapat mempercepat akses keuangan masyarakat dan pelaku usaha UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah).

“Melalui keberadaan TPAKD yang telah  terbentuk , seluruh pemangku kepentingan terkait dapat bersinergi dalam membuka akses keuangan yang lebih besar kepada masyarakat, terutama pelaku usaha dapat menggali di sektor beriklim potensial daerah,” kata Terkelin Brahmana.

Agar hal itu dapat terwujud, Terkelin menyampaikan beberpa hal yang harus dilakukan, yakni lembaga jasa keuangan agar memperluas jaringan kantor yang menjangkau semua daerah yang ada di Kabupaten Karo, seperti petani, pelaku UMKM, pelaku parawisata dan lainnya.

Terkait operasional TPAKD dalam meningkatkan akses keuangan yang lebih luas di daerah, dirinya menyampaikan bahwa keberadaan TPAKD tersebut dapat efektif, berjalan dan produktif. “Jika ada alokasi dukungan APBD dari pemerintah daerah dan kolaborasi dari DPRD Karo,” tandasnya.

Terkelin menjelaskan, TPAKD merupakan forum koordinasi untuk lintas lembaga di wilayah Kabupaten Karo. “Dengan banyaknya elemen diharapkan peran serta dari  Bank Indonesia (BI). Sebab Bank Indonesia berpengalaman di bidang pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan dulu juga pengawasan perbankan ada di BI serta pengalaman panjang dalam mengawasi usaha jasa keuangan,” pungkasnya.(Jhonranes)

 244 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *