Penggunaan Aset Sekolah Diduga Menyimpang, Kadisdik Terkesan Tutup Mata?

Surabaya, JAPOS.CO – Pengendalian Dinas Pendidikan (Disdik) terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah menunjukkan adanya kelemahan terutama pada pihak pengelola, yaitu kepala sekolah dan seluruh pengurus sekolah di tingkat SMPN dan SDN se Kota Surabaya. Sistim pengendalian yang belum optimal atas penggunaan aset dan pelaporan bantuan kepada sekolah, menjadi perhatian khalayak ramai khususnya pemerhati pendidikan.

Menurut informasi yang diperoleh Japos.co dari berbagai narasumber menyebutkan, terdapat 46 titik yaitu hasil sewa kantin dan 15 titik lokasi bantuan yang tidak begitu jelas penerima dan mekanismenya sehingga diduga oknum pengelola dan pengendali sekolah terindikasi mencari celah guna mengutamakan kepentingan pribadi.

Adanya indikasi penyimpangan yang bertujuan untuk mempertebal kantong pribadi pengelola menyebabkan negara harus merugi. Padahal, tertera ketentuan yang harus mereka patuhi, karena mereka susungguhnya sudah dibayar (digaji) dari hasil pajak atau uang rakyat, sehingga sejatinya kerja mereka seharusnya melayani masyarakat.

Dinas Pendidikan adalah instansi pemerintah dalam regulasi aktivitas kegiatan belajar mengajar antara kepala sekolah, guru dan wali murid yang sistim dan mekanismenya murni dikendalikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi di luar kegiatan belajar mengajar tersebut, terjadi penyimpangan seperti

pengendalian atas penggunaan aset sekolah berupa kantin. Ada beberapa sekolah yang menerima bantuan dari Pemerintah Pusat dan pihak lain (CSR perusahaan dan orang tua/wali murid) yang belum terpantau oleh Dinas Pendidikan. Bahkan bantuan berupa uang tunai maupun barang dan pada SMP Negeri Surabaya menunjukkan adanya bantuan tunai dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp 100 juta untuk melaksanakan program Sekolah Rujukan Nasional. Pemberian bantuan ini telah dibuat dan dikirimkan ke Kementerian Pendidikan, namun Dinas Pendidikan belum menerima laporan tentang pemberian bantuan dimaksud.

Menyikapi hal ini, Sekjen LSM WAR, Drs Zainal Abidin menjelaskan, terdapat potensi penerimaan dari pendapatan sewa minimal sebesar Rp 1.043.130.000 (Rp 330.000.000+ Rp 713.130.000,) tidak dapat diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya, risiko penyalahgunaan pendapatan sewa untuk kegiatan di luar program sekolah yang berpotensi kebocoran PAD penyalahgunaan jabatan, hasil sewa kantin sekolah SMPN wilayah timur digunakan perjalanan melancong ke luar kota dan luar negeri di luar program sekolah.

Pendapatan dan aset Dinas Pendidikan belum menggambarkan kondisi sebenarnya minimal sebesar Rp 100 juta. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Pendidikan belum menyusun mekanisme baku untuk memantau pengendalian atas penggunaan aset sekolah dan penerimaan bantuan baik berupa uang maupun barang yang diterima langsung oleh sekolah.

Kondisi seperti ini telah mengabaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:1) Pasal 112 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:

memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan/atau mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah

2) Pasal 113 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik daerah yang dapat disewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan

ayat (3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

“Pasal 130 ayat (1) yang menyatakan bahwa hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah,” ucapnya.

Lemahnya pengawasan Kepala Dinas Pendidikan terhadap kegiatan oknum pengendali sekolah yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan rugikan keuangan negara karena berpotensi kebocoran PAD.

Namun Zainal mensinyalir, terkait hal ini ada sikap pembiaran yang dilakukan oleh pihak Disdik terhadap pengelola sehingga tidak memproses sesuai ketententuan dan telah mengabaikan SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang seharusnya mengambil tindakan tegas, guna memberikan minimal efek jera terhadap pemangku kepentingan yang lepas dari tanggung jawab.(junn)

 

 

 1,449 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *