Pangkep, JAPOS.CO – Forum Gerakan Masyarakat Pangkep Bersatu (FGMPB), merasa kecewa dengan sikap DPRD Pangkep. Kekecewan tersebut diungkapkan Ketua Forum Dr MA Fatahillah.
“Kami kecewa atas sikap wakil rakyat, pasalnya masyarakat yang terdampak Rel Kereta Api di wilayah Pangkep, datang di kantor perwakilan rakyat sejak jam 09.00 hingga jam 12.30 belum ada kepastian kesediaan anggota DPRD menerima aspirasi rakyat. Dari beberapa anggota DPRD yang hadir ikut rapat BAMUS, tidak bersedia menerima dengan alasan administrasi, tidak ada pelimpahan wewenang. Adapun Ketua Komisi I DPRD Pangkep, menyampaikan kordinasi dengan Sekwan sedangkan yang bersangkutan sedang ke luar daerah, “ ungkap Fatahillah, Kamis (28/11).
Salah satu masyarakat yang datang sejak pagi itu, menyatakan sangat menyesal memilih anggota DPRD yang tidak bersedia menerima, hanya persoalan administrasi.
Sementara Kordinator Lapangan Muh Muardi, menegaskan bahwa pertemuan tanggal 28-11-2019 hari ini adalah kesepakatan dari pertemuan sebelumnya. Dimana Komisi I DPRD Pangkep telah melakukan pertemuan dengan Komisi V DPR RI, berjanji menyampaikan hasil pertemuan kepada semua yang terlibat dalam pengurusan Rel Kereta Api.
“Masalah Rel Kereta Api di wilayah Pangkep ini, telah bergulir sejak di tengah masyarakat dengan harga yang sangat bervariasi. Sebab itu, masyarakat mempertanyakan adanya perbedaan harga di tempat dan kondisi tanah yang sama, “ terangnya.
“Kalau polisi yang tangkap hanya menembak kaki, tapi kalau tanah saya diganggu Parang saya yang menebas leher, ” tambah salah satu tokoh masyarakat.
Ketua Forum GMPB, menyayangkan atas sikap anggota DPRD. “Jangan salahkan masyarakat, jika tidak ada penyelesaian sengkata lahan mereka melakukan tindakan anarkis. Sebab mereka melakukan tindakan, sebab saluran aspirasi sudah tersumbat, ” tegasnya.
Dikesempatan yang sama aktivis pembela rakyat menghimbau agar jangan menyerahkan tanah kepada siapapun. “Tanah kita jangan diberikan kepada siapapun meskipun Lurah-Desa mengintimidasi akan mengambil tanah tanpa ganti Rugi jika menolak harga yang ditetapkan Tim Appraisal, ” lugasnya.
Dia menegasakan bahwa perwakilan masyarakat setiap Kecamatan sepakat bertahan menolak harga dan melakukan perlawanan hingga akhir perjuangan.
“Masyarakat melakukan konsolidasi melakukan perlawanan untuk membawa ke DPRD Provinsi, sebab perwakilan mereka di Pangkep tidak punya kepekaan atas ratapan rakyat. Dan apabila tidak ditindak lanjuti segera maka masalah ini tidak akan selesai jadi mohon kepada yang bersangkutan agar kiranya turun tangan menangani masalah ini dan supaya tidak ada lagi terjadi keresahan masyarakat, ” harapnya.
“Melalui media Japos.co kami menyampaikan resahan hati masyarakat agar yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia agar memperdulikan rakyat kecil yang kini sedang di alami masyarakat, ” pungkasnya.(Borahimah)
