Patuan Yakini Majelis Menangkan Gugatan, dengan Menunjukkan Batas dan Fakta

Jakarta, JAPOS.CO – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) kembali menggelar sidang lanjutan nomor perkara 243/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim dengan agenda sidang setempat terkait sengketa tanah di Jl Komarudin, Cakung Jakarta Timur, Rabu (27/11).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Antonius Simbolon yang didampingi Hakim Anggota Nun Suhaeini serta pihak pemohon dan termohon yang bersengketa, turut hadir di lokasi.

Kuasa Hukum Penggugat, Patuan Anggi Nainggolan menyampaikan perbandingan proses perjalanan sidang di PN Jaktim dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Yang pertama kami sangat senang sidang setempat menujukan batas-batasnya dan fakta-fakta hukum. Ini salah satu kekeliruan majelis PTUN menolak gugatan saya,” terangnya.

Menurutnya, terkait girik 874 yang disebut berbeda dengan 1738, sementara lokasi dan pemiliknya sama. Sedangkan menurut Patuan, girik 874 merupakan Desa Bhayangkari yang setelah masuk ke DKI sudah diverifikasi dan menjadi 1738.

“Dulu, pemekaran pada tahun 1976 masih girik 874. Namun setelah pemekaran dan diverifikasi ke DKI Jakarta menjadi 1738, demikian juga girik 875 itu diverifikasi masuk ke 2286. Itu dibuktikan dengan pemeriksaan lapangan, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi,” jelasnya.

Sementara kekeliruan PTUN, kata Patuan menganggap bahwa girik 874 itu berbeda dengan 1738. “Notabenenya sidang lapangan ini membuktikan bahwa girik 874 itu sama atau identik dengan 1738. Perbedaannya girik 874 masih Desa Bhayangkari sebelum pemekaran,” tambahnya.

Patuan yakin, atas gugatan tersebut majelis hakim akan memenangkannya, karena sesuai dengan fakta-fakta yang tidak bisa lagi terbantahkan.

Hal lain terkait girik 177 yang dimunculkan tergugat, menurut Patuan merupakan rekayasa yang dibuat oleh tergugat. “Waktu merekayasa itu semua warkah-warkah mengenai identitas tanah ini tidak pernah tercatat di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Yang Patuan sesalkan bahwa dia datang sendiri membawa ke BPN, ini menyalahi undang-undang dan peraturan. Bahwa girik 177 masuk ke 874, 875, setelah diperiksa tidak ada girik 833, yang ada 507.

“Sementara sumber dari pada sertifikat itu walaupun rekayasa melalui girik 874, 875, 833 nah 833 engga pernah ada, yang ada 507. Jadi, orangnya juga sudah meninggal sebelum terjadi jual-beli, jelas ini tidak terbantahkan dan kalau ini semua palsu dan bohong,” ungkapnya.

Patuan juga mempertanyakan terkait girik 177 yang dimunculkan BPN Jakarta Timur. Sebab menurutnya, pada tahun 1976 silam sudah ada bukti penyerahan warkah Desa Bhayangkari ke BPN DKI dan diketahui hanya sampai warkah 140. “Disini termasuk tergugat BPN Jakarta Timur, dari mana mereka ngambilnya? Kalau ini benar, kapan mintanya ke Kabupaten Bekasi? Warkah 177 itu dari mana?” tutupnya.

Sementara tergugat saat dimintai tanggapan enggan diwawancara oleh awak media yang mengikuti jalannya sidang lokasi.(Red)

 346 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *