Diduga KPA Kibuli Bupati, LSM Pekan 21: Masa Pemenang Tender Dibatalkan dan Pertanyakan Kehadiran Tim TP4D

Maros, JAPOS.CO –  Kekisruhan pemenang tender  dan tidak diterbitkan SPPBJ (Surat Penunujukan Barang/Jasa) dan Kontraktor dirugikan, perihal Anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan senilai 3 M (Tiga Miliar Rupiah)tahun Anggaran 2019 untuk pembagunan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi.

Hal tersebut sudah diberitakan sebelumnya di Japos.co, mengenai bantuan keuangan tersebut telah ditenderkan dan telah keluar status pemenang tender dari Pokja (Kelompok Kerja) di Bagian Layanan Pengadaan(BLP) melalui Aplikasi LPSE Kabupaten Maros. Nama paket yang ditenderkan yaitu Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Pucak pemenangnya CV Dieldhin, Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bulu Marapa pemenangnya CV Hardi Utama dan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bendungan daerah Irigasi Manarang dimenangkan oleh CV Tanri Bali Utama.

Menurut salah satu sumber yang dipercaya kepada Japos.co  didugaan Kepala Bidang PSDA PUPR Kabupaten Maros, Wempi Sumarlin kibuli Bupati Maros, M Hatta Rahman.

“Bahwa diduga kuat Wempi Sumarlin tidak menjelaskan ke pak Bupati status perusahaan yang menang tender, contohnya CV Hardi Utama telah diumumkan sebagai pemenang pada tanggal 02 Agustus 2019 di Sistem LPSE sudah melewati masa sanggah tanggal 09 Agustus 2019 dan kalau merujuk dari proses pengumuman seharusnya SPPBJ nya sudah diterbitkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), “ jelasnya.

“Yang anehnya lagi Bupati Maros menyurat ke Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 900/23/PUPR Tanggal 23 September 2019 yang isi surat dua point penting yaitu: 1.Kegiatan tersebut diatas tidak dapat dilanjutkan dengan pertimbangan dari penyedia ( dokumen terlampir) bahwa anggaran tidak cukup tersedia dan point, 2. Mempertimbangkan waktu dan musim (tender tidak dapat dilakukan) surat ini dilayangkan setelah masa sanggah berakhir. Tanggal dan isi surat sangat aneh tidak masuk dalam akal sehat, proyek tersebut kenapa tidak ditolak sejak awal itu lebih baik, “ lanjut narasumber.

Terkait prihal tersebut, Japos.co  mengkonfirmasi  kepada Kepala Bidang, Wempi  namun menurut salah satu stafnya yang bernama Ilham menyatakan  yang bersangkutan sedang keluar, Rabu (27/11).

Sementara Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Sakura saat dikonfirmasi melalui telepon seluler  mengatakan ada dua daerah yang bermasalah untuk bantuan Keuangan pemprof yaitu Kabupaten Barru dan Maros, Selasa (26/11).

“Untuk Barru tidak separah Maros,kalau Kabupaten Maros sudah sampai proses Tender dan sudah ada pemenang, untuk proyek bantuan itu ada sekitar 3 M itu sesuai proposal yang diajukan oleh Pemda Maros, “ terangnya.

“Saya heran kok pemenang tendernya di batalkan ada apa,jika ada masalahnya bapak-bapak didaerahnya masing-masing jangan dibawa ke propinsi saya katakan itu didepan mereka yang hadir pada saat pembahasan masalah bantuan ini, ” lanjut Sakura  menambahkan bahwa dalam hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi daerah yang tidak mampu menjabarkan bantuan.

Menanggapi hal tersebut Sekjend LSM PEKAN 21, Amir Kadir mengaku telah mempelajari  dokumen atau data yang ada.

“Kesalahan patal yang dilakukan oleh KPA dan PPK dalam hal ini Wempi dan H Resmi, masa pemenang tender dibatalkan aturan darimana itu. Saya juga mempertanyakan kehadiran Tim TP4D dalam pembahasan perihal terkait masalah ini yaitu pak Dhevid Setiawan dan Nofita Kriti Arini, “ singkatnya.(kim)

 947 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *