Retribusi Walet Tahun Ini Lampaui Target

Kayong Utara, JAPOS.CO –  Penarikan retribusi dari sarang burung walet sebagaimana amanat Perda nomor 12 Tahun 2011 yang ditekankan lagi dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang penetapan harga pasaran umum sarang burung walet sebagai dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet di Kayong Utara sepanjang Tahun 2019 sudah melampaui target yang ditetapkan. Target pendapatan dari sektor liur walet itu di asumsikan sebesar Rp 18 juta pertahun, namun pihak Dinas Pendapatan Daerah telah berhasil melampaui target itu. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kayong Utara, Junaidi Firawan disela kesibukanya menghadiri rapat di pendopo Bupati KKU.

“Walau kami belum melaksanakan sosialisai soal Perda dan Perbub itu, namun dengan upaya persuasif kami pada pemilik rumah walet, tahun ini kami berhasil mengumpulkan sebanyak Rp 31,8 juta dari target Rp 18 juta. Artinya ini telah diluar ekpetasi kami, sehingga kami berterimakasih atas kesadaran para wajib pajak khususnya para pemilik rumah walet yang dengan kesadaran dan kejujurannya mau membayar demi kemajuan daerah kita,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Dilanjutkannya, Tahun 2020 rencana target pendapatan dari sektor ini sebesar Rp 40 juta dan diyakininya akan tembus bahkan lebih. Selain memaksimalakan potensi liur walet, pihaknya juga terus mencari celah dan cara agar sumber PAD yang lain bisa ditingkatkan seperti retribusi dan pajak lainnya. “Kami akan memperdalam lagi sumber pajak dan retribusi guna PAD kita,” katanya.

Sementara itu terkait soal pajak galian C, dia menuturkan bahwa selama ini pihak wajib pajak kami paksa untuk taat bayar pajak itu. Sebab katanya, saat ini Kayong Utara sedang gencar membangun proyek infrastruktur sehingga banyak sumber pendapatan dari pajak galian C.

“Mekanisme pembayaran pajak itu sesuai dengan kontrak kerja mereka. Kami tekankan bahwa kami tidak akan menerbitkan SP2D, sebelum pajak galian C mereka lunas, jadi sebuah kewajiban utama,” tekannya.

Terkait soal Perda yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, melalui lembaga tekhnis dan dinas yang dipimpinya, terus mensosialisasikan perda-perda yang berpotensi sebagai sumber PAD. Demi kemudahan penarikan pajak dari sektor walet ini, dia menyarankan kepada pengusaha untuk bersatu membentuk semacam asosiasi atau forum yang dihuni oleh para pelaku usaha burung walet ataupun masyarakat pemilik usaha rumah burung walet agar lebih mudah mendata dan membayar pajak. Hal ini dimaksudkan agar Pemda mudah melakukan penagihan ataupun sosialisasi perda-perda.

“Guna kemudahan sosialisasi Perda sebaiknya di KKU ini terbentuk semacam asosiasi pelaku usaha khusus walet,” saranya.

Kepala bidang pendapatan dinas itu, Yusrin menuturkan bahwa segala potensi sumber PAD akan pihaknya kejar dengan cara-cara persuasif. Bahkan jika masih ada wajib pajak membangkang, pihaknya tidak segan-segan akan mempersulit kegiatan usaha mereka. Sementara soal pajak sarang burung walet dia menjelaskan tekhnis penagihan pajak itu. Patokanya sesuai dengan Peraturan Bupati itu, yakni dihitung rata-rata sebesar Rp 4,5 juta perkilo.

“Tekhisnya kami hanya meminta kejujuran para pemilik usaha walet, rata-rata wajib pajak sektor ini relatif jujur dengan menjelaskan berapa penghasilan mereka. Sebagaimana arahan kepala dinas kami, kamipun menyarankan agar terbentuk asosiasi pengusaha walet agar membantu kami dalam bertugas,” harapnya. (Jaydin)  

 

 329 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *