Proyek Rehab Bangunan Pelabuhan Diduga Menyimpang

Kayong Utara, JAPOS.CO – Proyek rehab UPT Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara dalam proses pelaksanaanya disinyalir telah menyalahi aturan. Pasalnya, proyek tersebut telah dikerjakan, sementara administrasi yakni kontrak pekerjaan belum dimiliki oleh pemborong. Temuan ini diungkapkan oleh Ketua Persatuan Orang Melayu (POM) Kayong Utara Hermanto.

Ditudingnya pihak Dinas Perhubungan sengaja melakukan perbuatan menyimpang yakni memberikan pekerjaan kepada kontraktor terlebih dahulu, sementara administrasi proyek berupa dokumen Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK) belum dimiliki oleh kontraktor. Sebab, berdasarkan data mereka, pekerjaan rehab itu sudah dilaksanakan pada tanggal 9 November 2019 sementara tayang di LPSE Kayong Utara baru terlihat pada tanggal 14 November 2019.

“Ada kesengajaan dari dinas itu untuk mengkondisikan pekerjaan proyek itu agar dikerjakan oleh orang dekatnya atau mungkin pihaknya. Bayangkan, upload dokumen penawaran tanggal 14 November, tanggal 15 pembukaan dokumen penawaran sampai jam 15.59, kemudian evaluasi penawaran tanggal 15 sampai tanggal 18 November, sedangkan penandatangan kontrak tanggal 19 November sampai tanggal 3 Desember. Faktanya dilapangan tanggal 9 Nobember proyek itu sudah dikerjakan, tidak pakai papan plang proyek lagi,” ungkap Hermanto.

Pihaknya akan mendorong persoalan ini ke aparat hukum untuk diselidiki, karena proyek ini berpotensi menyalahi aturan tentang undang-undang jasa konstruksi dan pengadan barang dan jasa.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Proyek (PPK), Saharudin mengatakan bahwa ini adalah proyek PL, jadi sifatnya penunjukan langsung kepada kontraktor yang dianggap layak dan pantas serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan proyek itu.

Soal berpotensi melawan hukum, dirinya menyangkal bahwa tidak ada keuangan negara yang dirugikan akibat proyek ini dilaksakan pihaknya. Sebab kontraktor tidak melakukan pengajuan uang muka atau termin. “Silahkan saja LSM mau lapor, itu hak mereka dan hak saya juga untuk membuktikan kalau itu tidak benar. Kedudukan kita dimata hukumkan sama. Jika laporan tersebut tidak terbukti, saya juga punya hak untuk melakukan langkah hokum,” tegasnya.

Dirinya menekankan proyek ini sebagai wujud dedikasi kecintaanya sebagai warga asli Kayong Utara. Dimana, katanya, sebagai putra daerah dia mengiginkan agar KKU jumlah PAD dari sektor perhubungan meningkat. (Jaydin)

 801 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *