Petani Keluhkan Racun dan Pupuk Sulit Didapat

Kayong Utara, JAPOS.CO – Memasuki masa tanam padi di Kecamatan Simpang Hilir, beberapa petani mengeluhkan mahalnya harga pupuk serta pestisida di pasaran, sehingga mereka kesulitan untuk membelinya. Pasalnya, harga pupuk dan pestisida tersebut cenderung melonjak tiap masa tanam.

Kesulitan petani tersebut diperhatikan dan dibenarkan oleh oleh Anggota Dewan Kayong Utara. Berdasarkan hasil pantauan mereka, kondisi demikian memang sering terjadi. Pihaknya mendorong agar pemerintah daerah untuk serius memperhatikan kondisi petani.

Ketua komisi 3 DPRD Kayong Utara, Zainudin Vandio mengatakan agar Dinas Pertanian dan Pangan sebagai leading sektor harus mampu mencari sumber pembiayaan diluar APBD Kabupaten, karena jika hanya mengandalkan dana kabupaten dirinya pesimis soal upaya peningkatan kesejahteraan petani berhasil.

Dikatanya, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan harus cepat tanggap dan aktif mengejar dana-dana pusat. “Sebagai badan pengawas, kami menekankan dengan mitra kerja kami, salah satunya Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan untuk mampu mencari sumber pembiayaan di luar APBD tingkat II. Terkait dengan tiap usulan anggaran dinas itu, selama itu rasional dan langsung ke masyarakat, kami mendukung. Kami tekankan agar PPL harus memberi arahan dan bimbingan pada kelompok tani dan harus sering turun lapangan,” katanya.

Berdasarkan hasil reses mereka, Zainudin Vandio menemukan bahwa kondisi masyarakat petani masih banyak masalah, selain ketersedian pupuk, bibit, alat pertanian serta minimnya petugas penyuluh pertanian (PPL).

Dirinya mengatakan bahwa Pemda perlu mencari sumber pembiayaan selain dana APBD. “Petugas PPL itu sangat penting bagi petani, selama ini peran PPL belum optimal. Bahkan kami pun tidak mengetahui berapa jumlah PPL yang ada tiap kecamatan,” kata Zainudin.

Terkait dengan beban tugas serta struktur organisasi dinas itu yang dinilai gemuk, Zainudi mengatakan jika kondisinya demikian harus ada penyesuaian demi kebaikan dinas itu. “Saya menilai bukan karena ketidak mampuan Kepala Dinas soal itu, tapi memang kondisi dinas itu terlalu gemuk. Bupati perlu lakukan restrukturisas guna perbaikan, jika sudah diperbaikipun kondisinya masih tidak membaik, sebaiknya bupati meninjau ulang jabatan bawahanya,” kata politisi partai Gerindra itu.

Sementara itu, melalui pesan singkat Kepala Dinas Pertanian Wahono mengatakan bahwa pupuk bersubsidi sudah ditentukan oleh pemerintah, walau demikian dia membenarkan harganya ditingkat petani masih terasa tinggi. Sementara harga pestisida, herbisida, fungisida dan rodensida memang tidak disubsidi.

Diterangkanya bahwa dinas yang dipimpinya mempunyai 17 tenaga penyuluh pertanian berstatus PNS, THL TBPP sebanyak 4 orang serta tenaga penyuluh dengan klasifikasi honor daerah sebanyak 9 orang. “Dari jumlah itu kami merasa belumlah cukup, kekurangan inilah untuk sementara ditutupi dengan tenaga penyuluh honorer,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. (Jaydin)

 288 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *