Merasa Dirugikan, Jabarang Simbolon Ajukan Gugatan Kepada Menteri Angraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI

Jakarta, JAPOS.CO – Berdasarkan surat kuasa Jabarang Simbolon (penggugat), Andar M. Situmorang dan John Suryanto, SE, SH selaku kuasa hukum mengajukan gugatan kepada Menteri Angraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI perihal pembatalan keputusan TUN Kankanwil BPN Sumatera Utara Nomor:01/HP/22.15//2000, tanggal 08 April 2000 atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor:1/Desa Pintu Sona, seluas 22,376 M2 tangal 04 Juli 2000.

Selaku ahli waris anak pertama/sulung dari Wasinton Simbolon (Alm) dan Ny,Meliana Boru Malau, ahli waris dari turunan dari Raja Pandua Pintusona, Jabarang Simbolon penerima warisan atas sebidang tanah adat tercatat seluas 24.670.M2 (sekarang luas 22.376 M2) yang dipinjamkan atas Perjanjian Bersyarat Hak Pakai (25 tahun) kepada Pemerintah RI untuk digunakan lokasi sekolah SMA Negeri Pangururan Samosir sesuai Surat keterangan hak waris Pernyataan Ahli Waris Nomor:1/PAW/198. tanggal 3 April 1994 diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Pintusona dan Camat Pangururan disahkan kembali oleh Camat Pangururan Kabupaten Samosir pada tanggal 21 Mei 2014.

Atas hal tersebut, Jabarang Simbolon melalui Andar M. Situmorang dan John Suryanto, SE, SH mengajukan gugatan TUN kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI berkedudukan kantor di Jl. Sisinga Mangaraja No: 2 Jakarta Selatan selaku penanggung jawab atas kinerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. Atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor: 01 /HP /22.15 /2000. tanggal 08 April 2000 oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Pintu Sona tanggal 04 Juli 2000, seluas 22.376 M2 sesuai surat ukur Nomor: 1/1999 tanggal 15/01/2000, terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia berkedudukan  hukum di  Jl. Sudirman No : 10  Jakarta  Pusat,  dengan  demikian masuk  dalam Yurisdiksi wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tergugat).

Jabarang melayangkan gugatan berdasarkan hukum Undang-Undang No:51 tahun 2009 tentang perubahan undang undang No: 9 tahun 2004  tentang perubahan undang undang No : 5 tahun 1986 tentang  Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf a & b.

Adapun alasan-alasan pengajuan gugatan diantaranya 1) penggugat merasa hak dan kepentingannya sangat dirugikan selaku pemilik tanah adat turunan marga Simbolon milik Penggugat tercatat  seluas 24.670.M2 akibat diterbitkan dan di berlakukanya Surat Keputusan TUN oleh Tergugat Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara   Nomor: 01/HP/22.15/2000. tanggal 08 April 2000, penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor :1/Desa Pintu Sona tanggal 04 Juli 2000, seluas 22.376 M2 sesuai surat ukur Nomor: 1/1999 tanggal 15/01/2000, saat ini digunakan tempat berdirinya gedung SMA Negeri I Pangururan Kabupaten Samosir terdaftar atas nama Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Sudirman No: 10  Jakarta Pusat.

Penggugat memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan ini selaku warga Negara RI dan selaku anak pertama/sulung dari Wasinton Simbolon (Alm.) dan Ny,Meliana Boru Malau, ahli waris dari turunan dari Raja Pandua Pintusona, penerima warisan atas sebidang tanah adat tercatat seluas 24.670.M2 (sekarang luas 22.376 M2) atas Perjanjian Bersyarat dipinjamkan Hak Pakai (25 tahun) kepada Pemerintah RI untuk digunakan lokasi sekolah SMA Negeri Pangururan Samosir sesuai Surat keterangan hak waris Pernyataan Ahli Waris Nomor:1/PAW/198. tanggal 3 April 1994 diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah Pintusona dan Camat Pangururan yang  disahkan kembali oleh Camat Pangururan Kabupaten Samosir pada tanggal 21 Mei 2014. Namun hingga saat ini secara sewenang wenang tanpa dasar warkah pelepasan hak pakai yang benar ternyata sebidang tanah adat hak waris tersebut  masih dikuasai Pemerintah RI yakni Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia berkedudukan  di Jl. Sudirman No: 10  Jakarta Pusat. (Bukti P-1).

Pengajuan gugatan ini masih memenuhi batas tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2019 Penggugat menerima resmi surat tanggapan dari Presiden RI atas 2 (dua) surat permohonan Penggugat masing-masing surat, yakni :

1) Surat  Penggugat tanggal 26 September 2016 Nomor: 26 /AMS/IX/2016 perihal: suara rakyat suara Tuhan, memohon bantuan dan perlindungan hukum kepada Presiden RI yang tembusannya antara lain ditujukan kepada Tergugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI. Sebagaimana  Penggugat menerima tembusan surat Tergugat yang di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Desember 2016 Nomor: 5348/15.1-600/XII/2016 Hal. Suara Rakyat, memohon bantuan dan perlindungan hukum, terkait surat permohonan Penggugat tersebut (Bukti P-2,P-3).

2) Surat Penggugat tanggal 4 Desembar 2019 Nomor: 04/AMS/XII/2018 kepada Presiden RI perihal suara rakyat Wong Cilik Ny Meliana Boru Malau Wasinton Simbolon mohon perlindungan hukum, sebagaimana Penggugat menerima tanggapan surat melalui Surat Kementerian Sekertaris Negara RI berkantor di Jl. Veteran No:17-18 Jakarta tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor: B-3332/ Kemensetneg /D-2/DM.05/10/2019. perihal: Tanggapan Surat Pengaduan Masyarakat  a.n. Andar M Situmorang SH (Kuasa Hukum Ny,Meliana Wasinton Simbolon dan Jabarang Simbolon).

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus  perkara  ini agar berkenan menjatuhkan putusan menyatakan sebagai berikut :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara   Nomor: 01 /HP /22.15/2000. tanggal 08 April 2000, penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor :1/Desa Pintu Sona tanggal 04 Juli 2000,seluas 22,376 M2 sesuai surat ukur Nomor: 1/1999 tanggal 15 /01/2000, saat ini  tempat lokasi  berdirinya gedung SMA Negeri I Pangururan Kabupaten Samosir terdaftar atas nama Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta.
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yakni Keputusan  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 01 /HP /22.15 /2000 tanggal 08 April 2000, penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor :1/Desa Pintu Sona tanggal 04 Juli 2000, seluas 22.376 M2 sesuai surat ukur Nomor: 1/1999 tanggal 15 /01/2000, saat ini  tempat lokasi  gedung SMA Negeri I Pangururan Kabupaten Samosir terdaftar atas nama Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta ( di Jl. Jend Sudirman No: 10 Jakata Pusat).
  4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah adat warisan  turunan Raja Pandua Pintusona sesuai Surat keterangan hak waris Pernyataan Ahli Waris Nomor:1/PAW/198. tanggal 3 April 1994 diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah Pintusona dan Camat Pangururan disahkan kembali oleh Camat Pangururan Kabupaten Samosir pada tanggal 21 Mei 2014. seluas 24.670 M2 (sekarang tercatat seluas 22.376 M2) dahulu di pinjamkan atas Perjanjian Bersyarat Hak Pakai (selama  25 tahun) kepada Pemerintah RI digunakan lokasi sekolah SMA Negeri 1 Pangururan Samosir.
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.(Red)

 

 589 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *