Kayong Utara, JAPOS.CO – Program Pemda Kayong Utara tentang pendidikan dan kesehatan gratis nampaknya tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kayong Utara. Pasalnya hingga kini salah satu Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 Desa Alur Bandung Kecamatan Teluk Batang tidak ditunjang dengan aliran listrik PLN dan minim Sarana Prasarana belajar mengajar.
Bukan hanya persoalan itu, ketidakmampuan dinas itu memenuhi kewajiban mereka sebagai institusi negara yang menyediakan sarana dan prasarana pendidikan juga masih mudah dijumpai di sekolah yang lain, banyak lembaga pendidikan yang minim sumber daya manusia dan fasilitas belajar mengajar serta bangunan sekolahnyapun masih terkesan kumuh, jika adapun program hanya bersifat keproyekan yang mudah dan cenderung untung besar serta kuat diduga sudah diatur oleh oknum internal dinas itu.
Diduga dinas itu terdapat oknum-oknum yang turut bermain dan mengatur proyek, sehingga pernah diisukan bahwa dinas itu sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum beberapa waktu lampau soal proyek. Bahkan kegiatan proyek tahun inipun menurut kabar dari beberapa kontraktor penuh dengan rekayasa.
Soal dugaan itu ditemukan oleh aktivis senior dari Lembaga Kayong Peduli (LKP) Juminggu. Menurutnya, sejak berdiri hingga sekarang SD itu tidak ada aliran listrik dari PLN serta minimnya sarana dan prasarana serta kondisi bangunan fisiknya pun masih memprihatinkan. Seolah-olah SD itu tidak dianggap oleh dinas pendidikan sebagai lembaga yang mencetak generasi cerdas.
“Bagaimana mau pintar anak-anak yang bersekolah disana, semuanya serba kurang, listrikpun tak ada. Mereka hanya memakai listrik dari tenaga surya. Fasilitas sekolah itu kurang pantas adanya. Kalo hujan pakaian siswa dan guru tetap kotor, akses jalanyapun masih tanah,” terang Juminggu.
Akibat hal ini dia meminta kepada Pemda KKU serta anggota DPRD untuk serius memperhatikan sarana dan parasarana pendidikan. Tidak hanya membuat program pembangunan yang tidak jelas azas manfaatnya seperti proyek-proyek saluran parit atau kajian (feasibility study), perencanaan ini itu yang tak jelas eksekusi akhirnya ataupun memperbanyak belanja perjalanan dinas kepala dinas atau oknum dinas.
“Kurang apalagilah para birokrat itu, semuanya sudah negara yang bayar masih juga mau berpikir korup atau tidak peduli pada masa depan generasi Kayong Utara. Buat program itu haruslah ada manfaat bagi masyarakat apalagi soal pendidikan. Karena pendidikan yang baik adalah investasi pembangunan suatu daerah dan negara,” paparnya.
Lembaganya meminta Bupati Kayong Utara untuk mengevaluasi pihak terkait yang tidak peduli pada masalah investasi masa depan. Dia berharap agar bupati memberikan sanksi apabila ada bawahanya yang bermain proyek baik secara langsung ataupun menggunakan pihak lain dan memangkas anggaran yang tidak pro rakyat dan kecil manfaat.
Sementara itu, berdasarkan rilis di salah satu media online, kepala sekolah SDN 12 Alur Bandung, Mahud membenarkan bahwa sekolahnya tidak ada aliran listrik PLN serta minim fasilitas belajar mengajar sehingga sekolahnya minim prestasi. Pihaknya hanya menggunakan tenaga surya untuk menghidupkan lampu serta peralatan elektronik yang digunakan untuk keperluan sekolah. Dia meminta kepada intansi terkait dan pemda untuk mengatasi masalah sekolah yang dipimpinya.
Hingga saat ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memberikan jawaban terkait hal tersebut. (Jaydin)
