DPRD Babel Minta Gubernur Kaji Ulang Pembentukan LAM yang Baru

Bangka Belitung, JAPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amri Cahyadi menerima kedatangan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM)  Datuk Sri Ibnu Hajar periode 2012-2017 di ruangan kerjanya, Senin (18/11) siang.

Kedatangan tokoh adat melayu ini untuk menyampaikan masukan kepada DPRD Babel dengan harapan dapat memberikan masukan atau usulan kepada Gubernur Erzaldi terkait penetapan pembentukan LAM serumpun sebalai yang baru.

Diketahui, saat ini sedang dilakukan persiapan pembentukan LAM Babel yang baru yang diketuai oleh Prof. Bustami Rahcman dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, cendikiawan dan akademisi yang rencananya akan dilantik Rabu tanggal 20 November mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Amri mengatakan berdasarkan apa yang disampaikan Datuk Ibnu selaku pemuka adat bahwasanya Pergub No 41 tahun 2018 sebagai amanat perda No 4 tahun 2012 disebutnya terlalu jauh mengatur sisi pelaksanaan teknis pembentukan LAM melayu, sehingga dianggap keliru.

“Sebenarnya Pergub itu hanya bersifat menetapkan lembaga adat yang sudah ada dibawah kepemimpinan Datuk Ibnu, namun ternyata Pergub ini dianggap sebagai aturan untuk membentuk kepengurusan yang baru sehingga pembentukan atau pemilihan kepengurusan yang baru itu tidak sesuai dengan AD/ART yang lama, dimana LAM yang ada sebelumnya sudah ada AD/ART nya apalagi jaringan kabupaten,kota juga sudah ada,” kata Amri kepada awak media.

Apalagi, ditambahkan dia, dalam aturan Perda, LAM punya otonom sendiri yang artinya mereka memiliki hak mengatur kepengurusannya sendiri, hanya nantinya mereka perlu melaporkan kepada gubernur untuk ditetapkan.

Hanya saja, dijelaskan dia, hal tersebut tidak berjalan bahkan pembentukan kepengurusan yang baru didasarkan atas Pergub, artinya proses yang sudah lama terjadi di LAM dengan AD/ART yang mereka bentuk tidak dilaksanakan.

“Artinya mereka memilih sesuai dengan pergub yang baru ditetapkan sehingga ada istilah kudeta Adat seperti yang disampaikan Datuk Ibnu,” jelasnya.

Untuk itu, dikatakan dia, hal ini perlu dievaluasi kembali, agar pihak pemerintah menghargai usaha dan  perjuangan para pemuka adat pendahulu yang telah bersusah payah membentuk LAM.

“Mereka mengharapkan betul kepada Pemda agar kiranya mereka dilibatkan, ini bukan masalah person tapi persolalan menghargainya, karna Amri menuturkan Datuk Ibnu dkk lah yang selama ini  berjuang melestarikan adat budaya di Babel,” ujarnya

“DPRD membentuk Perda itu sebagai ucapan terimakasih kepada Pak Ibnu dan kawan-kawan, namun ternyata melalui Pergub mereka disingkirkan,” ungkapnya.

Dengan demikian, ia berharap keputusan tersebut bisa dikaji kembali oleh gubernur dan duduk satu meja bersama para pemuka adat untuk menyaring aspirasi sebelum Pergub tersebut ditetapkan.

“Teman-teman berharap bahwasanya proses pembentukan kepengurusan LAM tetap mengambil garis benang merah dari LAM yang sudah terbentuk selama ini, jangan sampai sudah terbentuk produk yang telah dihasilkan teman-teman pelaku adat ini hilang begitu saja dan bergeser dari hal-hal adat yang kita jaga selama ini sehingga harapan kami pihak eksekutif gubernur dan staff dapat bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan pelaku adat kita,” pungkasnya. (Oby)

 153 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *