Proyek Rehab SD Rentan Dikorupsi, Diknas KKU Hanya Numpang Lewat

Kayong Utara, JAPOS.CO – Temuan dugaan masalah proyek pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2019 bersumber dari dana APBN senilai Rp 32,4 miliar lebih, yang tersebar di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Sekadau dan Sanggau dilontarkan oleh koalisi LSM Peduli Kayong dan Gasak.

Menurutnya, proyek yang berada dikendali kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat itu dijelaskan oleh mereka bahwa untuk proyek itu disasarkan kepada Sekolah Dasar (SD). Dalam daftar penerima proyek itu, disebutkan bahwa untuk Kabupaten Ketapang terdapat 2 SD, KKU 3 SD, Sekadau 1 SD serta Sanggau sebanyak 16 SD. Mereka mencurigai bahwa proyek ini penuh dengan rekayasa serta sarat dengan dugaan kemungkinan penyimpangan.

Pasalnya, proyek yang dikerjakan oleh PT Cahaya Sriwijaya Abadi KSO dengan PT Cakrawala Surya Raja dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlah plafon anggaran bagi tiap SD atau dugaan kemungkinan mark up, dengan asumsi dana Rp 32 miliar dibagi rata-rata 22 Sekolah Dasar, maka didapat rata-rata tiap satu SD mendapat Rp 1,4 miliar. Sementara dilapangan, jenis pekerjaan yang pemborong yang dilakukan hanya pekerjaan rehab ringan, seperti mengganti plafon dek, pengecatan dan pekerjaan ringan umumnya sehingga dinilai tidak wajar.

Selanjutnya, LSM itu juga menenggarai bahwa Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah, Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat selaku pendamping proyek itu tidak akan mampu mendampingi proyek sebanyak 22 Sekolah Dasar (SD) itu, mengingat, jarak dan waktu serta medan tempuh yang relatif jauh, apalagi Kejati Kalbar tidak melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) pada kabupaten penerima proyek itu, seperti dicontohkan Kajari Ketapang tidak dilibatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi TP4D itu.

Dipaparkan lagi bahwa mereka mencurigai PT Cahaya Sriwijaya Abadi KSO dengan PT Cakrawala Surya Raja melanggar undang-undang monopoli dan persaingan usaha (5/99) serta undang-undang tentang keterbukaan informasi publik (14/08). Karena dalam pantauan, perusahaan itu tidak mencantumkan keterangan proyek sebagaimana harusnya karena tidak ada papan informasi kegiatan, sehingga kegiatan itu luput dari perhatian publik.

“Beberapa yang kami soroti diantaranya soal papan plang, tenaga tekhnis, jenis pekerjaan serta plafon anggaran tiap sekolah yang kami jumpai tidak kami temukan hal itu, sehingga patut dicurigai ini adalah rekayasa serta pemborong proyek itu berpotensi melanggar undang-undang,” kata  Suryadi dari LSM Peduli Kayong yang diaminkan koleganya Hikmat Siregar dari LSM Gasak.

Guna menindaklanjuti temuan mereka ini, LSM Peduli Kayong dan LSM Gasak meminta kepada Kejati Kalbar untuk lebih pro aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka selaku TP4D. “Jangan TP4D hanya dijadikan alat atau tameng bagi pemborong yang nakal mencari keuntungan semata dengan jaksa dijadikan bamper mereka,” ujarnya.

Sementara itu, ketika jaya pos mengkonfirmasi pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Ismail membenarkan bahwa KKU mendapat alokasi dari proyek Kementerian PUPR sejumlah 3 SD, yakni SD 03 Telaga Arum, SD 09 Banyu Abang Kecamatan Seponti serta SD 14 Sedahan Kecamatan Sukadana, dimana pihaknya hanya dilibatkan sebagai tenaga tekhnis saja.

“Bukan tekhnis pelaksanaan atau perencanaan, tetapi hanya sekedar menyampaikan atau menunjukan dimana lokasi SD dimaksud, istilahnya proyek ini hanya numpang lewat saja. Yang dilibatkan, yakni Diknas PUTR serta bagian Ekbang Pemda KKU,” katanya. (Jaydin)

 533 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *