Kuasa Hukum: Argumentasi Yuridis JPU di Dalam Replik Secara Yuridis Patut Dikesampingkan

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang lanjutan kasus pemlasuan surat dengan terdakwa Rawi Sangker di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (12/11) dengan agenda Duplik.

Menjawab Replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan sehari sebelumnya, Kuasa Hukum Rawi Sangker membacakan Duplik yang dibuat dalam beberapa point.

Tanggapan yang dibacakan kuasa hukum dihadapan Majelis Hakim, Antanius Simbolon menyatakan pada point pertama perlu ditegaskan bahwa ”luas atau ruang-Iingkup” pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh hakim, terbatas atau tidak boleh keluar atau tidak boleh melebihi dari ruang-Iingkup materi yang dikemukakan di dalam ”Surat Dakwaan”.

Point kedua semua pasaI-pasal yang dijadikan dasar hukum untuk menyusun “Surat Dakwaan”, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ancaman pidana bagi seseorang yang menyewakan tanah negara , dan hal ini sangat penting jika dikaitkan dengan “asas legalitas” yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP .

Point ketiga perlu diketahui dan ditegaskan bahwa oleh karena dalam perkara pidana ini ada kaitannya dengan masalah lahan tanah, sebagai konsekuensi yuridisnya, kita tidak dapat mengelakkan atau menghindari dari pembahasan hukum tanah .

Lanjutnya, point keempat didalam hukum tanah, hanya dikenal 2 (dua) jenis tanah, yakni ”Tanah Negara” yakni tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan bukan dimiliki oleh negara, dan “Tanah Hak” yakni tanah yang sudah ada haknya , misalnya ”tanah hak milik”, ”hak guna bangunan”, tanah hak pakai” dan sebagainya .

Point kelima didaLam dakwaan Kedua , Pasal 385 ke-l KUHP , disitu dinyatakan bahwa tanah yang dimaksud adalah “Tanah Hak” karena pada bagian akhir redaksi Pasal 385 ke-1 KUHP tersebut dikatakan bahwa tanah tersebut dipunyai oleh orang lain dan hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 385 ke-1 KUHP menyebutkan ”Tanah Hak” dan bukan ”Tanah Negara”.

Point keenam Pasal 170 KUHP yang dijadikan contoh oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak ada relevansinya dengan Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum terdakwa, karena pengertian “unsur negara” sama sekali tidak ada kaitannya dengan istilah “tanah negara” di dalam hukum tanah .

Kuasa Hukum menegaskan bahwa istilah “negara” di dalam hukum, tidak mempumyai arti yang sama jika digunakan dalam pengertian atau konsep yang berbeda. Misalnya “ilmu negara”, “warganegara”, ”hukum tata-negara”, ”negara hukum”, ini semua tidak mempunyai arti yang sama , karena konsepnya berbeda-beda.

“Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi yang tidak mencantumkan Rawi Sangker sebagai tersangka, adalah pembelaan yang menurut Sdr. Jaksa Penuntut Umum masuk dalam ranah Praperadilan, Pasal 77 KUHAP, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan alasan-alasan yuridis yang mendukung atau menguatkan argumentasinya tersebut, dan karenanya, alasan-alasan yang demikian itu, secara yuridis patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan,” papar Subani saat membacan duplik.

Argumentasi-argumentasi yuridis JPU di dalam Replik, menurut Subani secara yuridis patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak.

“Masalah hukum di dalam perkara pidana ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan lahan tanah sertipikat HGB No. 114 , karena lahan tanah yang disewakan atau dikontrakkan oleh PT Taruma Indah kepada Imam Rohadi berada Dl LUAR lahan tanah sertipikat HGB No. 114. Mengenai hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mengakuinya,” terangnya.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan persoalan apakah sertipikat HGB No. 114 tersebut masa berlakunya telah habis atau belum habis, untuk itu menurutnya hal ini sangat tidak relevan sama sekali.

“Menurut hukum tanah, tidak mungkin Pemerintah Kota Jakarta Timur akan dapat memiliki hak atas tanah cq. tanah dengan sertipikat HGB No. 114 . Kewenangan negara hanya ”menguasai tanah” dan tidak ”memiliki hak atas tanah”,” ujarnya.

“Masalah ”kepemilikan” hak atas tanah adalah kewenangan hakim perdata yang memutus sengketa jika kepemilikan hak atas tanah tersebut menjadi sengketa,” tambahnya.

Dia juga memaparkan bahwa pelapor, Madrais telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terhadap PT Taruma Indah, sehubungan dengan tanah girik Nomor 454 dan lahan tanah inilah yang menjadi obyek sengketa perdata .

Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara perdata ini telah mengadakan ”Peninjauan Setempat” pada waktu persidangan berlangsung dan bahkan untuk kedua kalinya, petugas Kantor Pertanahan Jakarta Timur juga mengadakan penelitian ke yakni ke tanah obyek sengketa ini, atas permintaan Polda Metro Jaya .

Oleh karenanya, dia menegaskan bahwa tidak ada lagi keraguan tentang tanah obyek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan bahkan sampai putusan Mahkamah Agung dan hingga pemeriksaan Peninjauan Kembali.

“Fakta-fakta hukum (rechtsfeiten) tersebut di atas secara yuridis tidak dapat dikesampingan oleh alasan apa pun karena fakta-fakta yuridis tersebut sampai kapan pun tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki landasan yundus yang memadai dan karenanya, argumentasi yuridis tersebut haruslah ditolak,” pungkasnya.(Red)

 

 

 

 1,001 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *