Terbukti Menyimpang, Sekolah Penerima DAK Diberi Sanksi

Kuala Kapuas, JAPOS.CO – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), dalam waktu segera akan melakukan penelusuran ke 221 sekolah, terkait Pelaksanaan  Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019. Penelususran tersebut dilakukan, menyusul adanya dugaan bahwa pelaksanaan DAK  dengan total pagu sebesar Rp 47 miliar lebih tersebut, terindikasi sarat  Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Suwarno Muriyat melalui surat nomor : 420/2037/DISDIK/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019. Perihal, tanggapan surat harian jaya pos, yang ditujukan kepada Harian Jaya Pos Perwakilan Kalimantan Tengah.

“Apabila dalam penelususran tersebut ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan, maka kami akan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Dalam surat itu,  Mantan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas tersebut juga memaparkan bahwa pihaknya telah memberikan sosialisasi kepada penerima DAK Pendidikan tahun 2019, agar melaksanakan kegiatan berpedoman kepada Permendikbud No 1 Tahun 2019. Dimana salah satu syarat untuk melakukan pencairan adalah melampirkan SK Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).

Sebagaimana diberitakan, berdasarkan hasil pantauan Jaya Pos di lapangan, baru-baru ini.  Pelaksanaan  Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019   terindikasi sarat  Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Sebab pelaksanaan  221 paket kegiatan swakelola,  terdiri dari penambahan ruang kelas, rehabilitasi sedang/berat dan pembangunan/rehabilitasi serta peningkatan mutu sekolah (DAK SD/SMP), yang dianggarkan dari dana tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan berpotensi merugikan keuangan negara, karena diantaranya ada dikerjakan sendiri Kepala Sekolah  dan ada juga yang diserahkan kepada pihak ketiga (pemborong), tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S). Dimana  Kepala Sekolah yang menyerahkan pekerjaan oleh pemborong diberikan imbalan  fee 10 persen dari nilai pagu. (Mandau)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *