Jaksa: Pembelaan dari Kuasa Hukum Terdakwa Tidak Berdasar, Karenanya Harus Ditolak

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang terdakwa Rawi Sangker kasus pemalsuan surat terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (11/11) dengan agenda Replik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tri Wahyu Pratekta meminta hakim menolak semua pembelaan terdakwa.

Terkait Pledoi kuasa hukum terdakwa yang menyatakan perkara ini bukan perkara pidana, menurut Jaksa keberatan pada point ini patut ditolak.

Menurut Tri, PERMA No.1 Tahun 1956 telah diperjelas dengan adanya SEMA No.4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU No.14 Tahun 1970 dan Prejudiceel Geschel yaitu bawa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini. Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti yang dinyatakan dalam peraturan.

“Berdasarkan Yuresprudensi Putusan Mahkamah Agung No.413/K/Kr/1980/tanggal 28 Agustus 1980 bahwa Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 mebjelaskan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya Tau tidak adanya suatu hak perdata, ” jelas Tri

Dengan demikian, lanjut Tri, Hakim pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak dalam putusan perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.

Selanjutnya kata Jaksa, pembelaan dari kuasa hukum/terdakwa adalah tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.

“Semua hal dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan telah tepat dan sesuai denga fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dengan terang dan nyata, “ungkapnya.

Penutup, Jaksa menyapaikan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rawi Sangker sesuai dengan surat tuntutan.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan Duplik pada sidang selanjutnya.

“Untuk menghargai JPU saya mengajukan secara tertulis (Tanggapan atas Replik Jaksa),” katanya singkat.

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim, Antonius Simbolon menyatakan menunda sidang dan akan dilanjut pada hari Selasa 12 November 2019.

“Kita tunda sampe besok selasa, dengan acara tanggapan penasehat hukum,” tutupnya.(Red)

 356 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *