Mengajukan Pledoi, Rawi Sangker Mengaku Tidak Tahu Surat Palsu Apa yang Didakwakan

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang terdakwa Rawi Sangker atas kasus pemalsuan surat kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (8/11) dengan agenda pembelaan (Pledoi).

Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan Rawi Sangker dihadapan Majelis Hakim, Antonius Simbolon menjelaskan bahwa dakwaan mengenai surat palsu hingga saat ini dirinya tidak mengetahui.

“Saya tidak tahu surat palsu apa yang mereka bicarakan atau yang mereka dakwakan kepada saya, “jelasnya.

Menurut Rawi Sangker, sepengetahuannya hanya memiliki surat surat perjanjian sewa menyewa dilahan seluas 5.000m2 diarea yang bukan termasuk dalam sertifikat HGB 114.

“Maka jika perjanjian sewa menyewanya diluar area sertifikat HGB 114 maka dimana surat pemalsuan yang dimaksud itu, ” terang Rawi didalam persidangan.

Lanjut Rawi, pelapor Madrais selama ini menggunakan surat girik tanah No. C 454 yang sudah dibuktikan kalah dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peninjauan Kembali.

“Jadi surat Girik tanah tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah yang disengketakan dan sidang pidana ini bukan merupakan sidang perdata, ” ungkapnya.

Dalam pembelaanya Rawi meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh tuntutan, dakwaan yang dituduhkan serta membebaskan dari segala tuntutan hukum.

Sementara Kuasa Hukum Rawi Sangker, Subani mengatakan pembelaannya tadi mengenai saat terjadinya tindak pidana.

“Dalam surat dakwaan itu dikatakan perbuatan dilakukan 8 april 2016 ternyata hasil pemeriksaan saksi-saksi bukan Apri 2016 tetapi 2017, “jelasnya kepada wartawan seusai sidang.

Menurut Subani, mengenai tempus dan locus delictinya itu, dalam surat dakwaan lahan tanah ada dalam sertifikat HGB 114 tapi dalam kenyataanya diluar sertifikat.

“Jadi tempus dan locus delictinya tidak terbukti intinya itu, ” terangnya.

Point terakhir tadi, tentu saja meminta agar terdakwa diputus bebas atau setidak-tidaknya diputus lepas dari segala tuntutan.

“Ini perkara perdata bukan perkara pidana,perkara masalah sewa menyewa bukan perkara pidana, ” tutup Subani.(Red)

 537 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *