PT Marga Mulya Garap Lahan Tambang 3 Hektar

Kayong Utara, JAPOS.CO – Kegiatan usaha pertambangan batu dan tanah yang berada di Dusun Pasir Mayang Desa Pampang Harapan Kabupaten Kayong Utara (KKU) mulai dicurigai masyarakat, karena diduga tidak mengantongi perijinan yang sah sebagai perusahaan pertambangan.

Walau perusahaan itu telah memberikan kontribusi baik bagi proses pembangunan infrastruktur khususnya di Kayong Utara, namun mereka mempertanyakan keabsahan legalitas perijinan perusahaan itu.  Dengan bendera PT Marga Mulya, mereka melakukan aktivitas pertambangan pasir, tanah atau batu atau disebut dengan produk Asphalt Mixing Plane (AMP) yang digunakan khususnya mensuplai kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur. 

Sebagaimana catatan yang dimilik japos.Co, PT Marga Mulya sejak Tahun 2016 sampai saat ini sering melaksanakan pekerjaan proyek infrastruktur dengan nilai kontrak milyaran rupiah khususnya di Kayong Utara. Guna mencukupi kebutuhan material proyek mereka itulah, mereka melakukan aktivitas pertambangan itu. Sesuai dengan penjelasan dari manager lapangan perusahaan itu, mereka mengatakan telah melakukan aktivitas ini sejak tahun 2016 dengan memanfaatkan areal seluas 3 hektar. Dengan hasil produksi mereka pertahun, mereka mampu menghasilkan 3 sampai 4 ribu ton. Dari pantauan lapangan, perusahaan itu mempekerjakan sedikitnya 20 tenaga kerja tetap dengan upah bulanan serta puluhan tenaga lepas yang dipekerjakan sesuai kebutuhan perusahaan itu.

“kami membayar retribusi atau pajak ke kas daerah Kayong Utara dengan membayar pajak galian C, tekhnis pembayaran retribusi yang kami lakukan dengan melampirkan kontrak pekerjaan yang kami miliki, dari situlah di hitung besaran pajak atau retribusi yang kami setorkan ke kas daerah,”ujar Eko Basuki, manager lapangan perusahaan itu.

Sesuai dengan informasi dari sumber di lingkungan Pemerintah Daerah Kayong Utara bahwa di Kayong Utara sepanjang pengetahuan sumber tersebut belum ada perusahaan yang mengantongi ijin produksi pertambangan ataupun pemda Kayong Utara mengeluarkan analisis dampak lingkungan (Amdal)  untuk persyaratan perijinan pertambangan. “Untuk galian C di Kayong ini masih minim,” kata sumber.

Dari informasi itulah salah seorang tokoh LSM mencurigai dan angkat bicara bahwa perusahaan tambang yang mengekplorasi areal di wilayah Kayong Utara bisa disebut sebagai perusahaan ilegal.

Guna penegakan wibawa pemerintah, dirinya mengharapkan agar instansi terkait atau aparat kepolisian bisa meninjau atau menertibkan perusahaan-perusahaan yang terindikasi tidak mengantongi perijinan yang tepat.

“Khusus perusahaan yang ada di Pasir Mayang itu walau mereka berkontibusi membangun infrastruktur, tapi itukan profesional, B to B istilahnya, tapi tetap dan wajib taat azas dan aturan apalagi soal pertambangan.  Kita menginginkan agar pemilik perusahaan harus taat aturan, memiliki komitmen membangun Kayong dengan membayar pajak atau retribusi yang sah, bukan hanya mengambil hasil alam Kayong Utara sementara kewajiban mereka tidak dilakukan, karena KKU ini sangat memerlukan sumber pembiayaan pembangunan,” kata aktivis senior itu. (Jaydin)

 963 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *